Temui Bupati, Komunitas UMKM Korban Covid-19 Gunungkidul Ingin Agunannya Tidak Dilelang

HARIANE - Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) korban Covid-19 se Kabupaten Gunungkidul menggelar audiensi dengan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta pada Jumat, 3 Mei 2024.

Bertempat di Posko UMKM Korban Covid-19, Kalurahan Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Komunitas UMKM ini menyampaikan sejumlah keluhan kepada Bupati Gunungkidul. Salah satunya ingin kredit macet milik mereka dihapuskan. 

Para pelaku UMKM ini mengaku masih merasa kesulitan untuk membayar kewajiban cicilannya. Hal ini disebabkan karena dampak dari Covid-19 yang terjadi beberapa tahun silam, membuat usaha milik mereka menjadi terhenti. 

"Bahwa Covid itu nyata, dan mereka (pelaku UMKM) itu bukan tidak mau membayar, cuma sedang susah. Jadi perlu ada pertolongan dari berbagai pihak yang berwenang," kata Ketua Korban Covid-19 DIY, Prasetyo Atmo. 

Dikatakannya, pihaknya juga merasa terintimidasi dari ancaman-ancaman pemberi pinjaman karena tidak membayar angsuran. Ancaman yang sering didapatkan diantaranya berupa penyitaan dan pelelangan jaminan. 

"Nanti kalau dilelang, harga agunan akan turun drastis dan langsung mati usahanya. Akhirnya pengangguran menjadi bertambah," tambah Prasetyo. 

Komunitas UMKM ini berharap pemerintah dapat turut serta membantu. Mereka juga berpedoman pada rencana Presiden yang akan menghapus hutang para pelaku UMKM, yang nominalnya dibawah 5 miliyar. 

"Presiden sebenarnya sudah setuju untuk melakukan hapus tagih pelaku UMKM korban Covid-19, yang jumlahnya 5 M kebawah. Dan itu sudah dirapatkan oleh Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dan UMKM," ujar Prasetyo. 

Prasetyo juga menegaskan, selama pembentukan peraturan presiden ini, para pemberi pinjaman diharapkan tidak melakukan proses penyitaan dan pelelangan agunan. 

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta untuk sementara ini akan menampung semua keluhan dari Komunitas UMKM terlebih dahulu. Mengingat, masalah ini melibatkan banyak pihak. 

"Nanti agar lebih rinci, saya membuka ruang untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut, antara pemerintah dengan para pelaku UMKM," kata Sunaryanta. 

Sunaryanta juga mempersilahkan, apabila Komunitas UMKM berencana akan menghadap Gubernur dan Presiden. Sehingga permasalahan ini dapat segera terselesaikan.