Kunjungi Gunungkidul, Menteri Perhutanan RI dan Dubes Inggris Tandatangani Kerjasama Perhutanan

HARIANE – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Selasa (6/5/2025).

Ia didampingi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Dominic Jermey; Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam X; serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Raja Juli menandatangani perjanjian kerja sama terkait penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan blended finance untuk pengelolaan perhutanan nasional.

“Kami menandatangani dua kesepahaman. Pertama, antara BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dan GGGI (Global Green Growth Institute) untuk program penguatan masyarakat dan pengembangan model blended finance guna memperkuat perhutanan sosial kita,” ujar Raja Juli saat ditemui di RPH Candi Karangmojo.

Kesepakatan kedua, lanjut Raja Juli, adalah antara Kementerian Kehutanan RI dan Pemerintah Provinsi DIY.

Penandatanganan tersebut bertujuan untuk memperkuat perhutanan sosial dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Menteri Raja Juli juga menyampaikan pesan tentang komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Salah satu bentuk komitmen tersebut, menurutnya, adalah kebiasaan Presiden Prabowo yang membiarkan ular kobra tetap hidup di area rumah pribadinya di Hambalang.

“Tadi saya menceritakan bagaimana Pak Prabowo secara pribadi di Hambalang membuat semacam larangan tidak tertulis untuk tidak mengganggu, apalagi membunuh binatang. Jadi kalau ada kobra, ya dibiarkan hidup di alamnya,” ungkapnya.

Raja Juli juga menyinggung kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris Raya beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, organisasi WWF (World Wide Fund) menyampaikan inisiatif untuk membentuk koridor dan kawasan perlindungan gajah di Aceh.

Pihak WWF sempat mengajukan permohonan 10 ribu hektare lahan kepada Presiden Prabowo. Namun, permintaan tersebut ditolak karena dianggap terlalu kecil.

“Kata beliau, ‘Saya tidak mau 10 ribu, tapi maunya 20 ribu hektare.’ Bahkan tadi Pak Dubes dan kemarin saya mendapat informasi bahwa Pak Prabowo malah meminta jika bisa menjadi 98 ribu hektare untuk koridor dan perlindungan gajah,” jelas Raja Juli.