Pro Kontra Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Siapa yang Diuntungkan?

HARIANE – Pro kontra masa jabatan kades 9 tahun merebak di media sosial pasca demo yang dilakukan kepala desa seluruh Indonesia.

Pro kontra masa jabatan kades 9 tahun menyeruak setelah aksi demo yang dilakukan di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 17 Januari 2023.

Polemik pro kontra masa jabatan kades 9 tahun berakar dari tuntutan perubahan Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di mana para kepala desa ini meminta masa jabatannya diperpanjang dari yang awalnya selama 6 tahun.

Terang saja, tuntutan tersebut membuat pro kontra masa jabatan kades 9 tahun menyeruak di media sosial. Terlebih, dalam segi manfaat yang akan diterima oleh rakyat biasa.

BACA JUGA:  Pernyataan Jokowi Terkait Pelonggaran Penggunaan Masker, Berikut Keterangan dari Menkes dan Satgas Covid-19

Pro Kontra Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Apakah Untuk Kepentingan Pribadi?

Pro kontra masa jabatan kades 9 tahun
Perpanjangan masa jabatan kades 9 tahun diusulkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar sejak Mei 2022 lalu. (Foto: Instagram/halimiskandarnu)

Demo yang menuntut perpanjangan masa jabatan kades 9 tahun berakar dari ketegangan yang terjadi saat pemilihan kepala desa (pilkades). Dimana sering terjadi konflik antar pendukung calon kades.

Solusi penambahan masa jabatan menjadi sembilan tahun, dinilai menjadi langkah yang tepat untuk mengurangi permasalahan tersebut. Namun, solusi penambahan masa jabatan juga dinilai sebagai langkah yang lebih menguntungkan satu pihak saja.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar berpendapat bahwa bahwa masa jabatan kades sembilan tahun juga akan memberikan manfaat untuk masyarakat desa.

HARIANE.COM menerima rilis dan artikel serta karya fiksi untuk diterbitkan. Dikirimkan malalui email: redaksihariane@gmail.com