Seluruh Pengurus Provinsi Dukung Budisatrio Djiwandono Jadi Ketua Umum Karang Taruna

HARIANE - Seluruh pengurus Karang Taruna tingkat provinsi dari berbagai wilayah di Indonesia sepakat mendukung Budisatrio Djiwandono sebagai Ketua Umum Karang Taruna periode selanjutnya. 

Dukungan itu muncul dalam pertemuan resmi bersama Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Pertemuan strategis tersebut berlangsung di kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta. Dalam pertemuan itu, para pengurus menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terhadap kepemimpinan Karang Taruna ke depan.

Gus Ipul menilai langkah musyawarah mufakat yang dilakukan Karang Taruna menunjukkan kedewasaan organisasi. Ia menyebut proses penentuan pemimpin yang mengedepankan dialog adalah contoh baik bagi organisasi pemuda lainnya.

"Kedewasaan Karang Taruna, mengedepankan musyawarah mufakat," terangnya. 

Rencananya, Karang Taruna akan segera menggelar Temu Karya Nasional (TKN). Agenda ini akan menjadi forum resmi untuk menetapkan kepemimpinan baru secara demokratis.

Nama Budisatrio Djiwandono sebagai Ketua Umum Karang Taruna semakin menguat menjelang pelaksanaan TKN. Sosok Budisatrio dinilai mampu membawa perubahan dan memperkuat peran organisasi.

Selain pemilihan kepengurusan, TKN juga akan menjadi forum evaluasi kinerja serta penyusunan program strategis Karang Taruna ke depan. 

Budisatrio Djiwandono dinilai memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang kebijakan publik dan pemberdayaan sosial. Ia juga memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan pemuda dan penguatan Karang Taruna di seluruh pelosok Indonesia.

Saat ini, Kementerian Sosial tengah merevisi Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Revisi tersebut bertujuan mempertahankan hal-hal baik dan memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan organisasi.

Budisatrio disebut sebagai sosok yang diyakini mampu bersinergi dengan revisi regulasi tersebut. Ia dianggap bisa menjembatani komunikasi antara Karang Taruna dan pemerintah, termasuk dalam penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional.