Berita
UU TPKS Bisa Diterapkan Tanpa Aturan Turunan, Ini Keuntungannya Bagi Perempuan
Zanida Zulfana Kusnasari
UU TPKS Bisa Diterapkan Tanpa Aturan Turunan, Ini Keuntungannya Bagi Perempuan
HARIANE – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkapkan bahwa UU TPKS bisa diterapkan tanpa aturan turunan.
UU TPKS bisa diterapkan tanpa aturan turunan, setidaknya ada dua aspek yang bisa diterapkan yaitu delik dan hukum acara kasus kekerasan seksual.
UU TPKS bisa diterapkan tanpa aturan turunan dan hukum acara dapat digunakan oleh undang-undang sejenis, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Dilansir dari laman resmi Portal Informasi Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan produk hukum yang dapat melindungi perempuan, disabilitas, dan juga anak-anak di Indonesia dari bahaya predator seksual yang sejauh ini masih ada.
BACA JUGA : Penting! Inilah Isi UU TPKS yang Akhirnya Disahkan, Pemaksaan Perkawinan Termasuk Kekerasan SeksualDilansir dari laman resmi DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi salah satu bentuk kehadiran para wakil rakyat untuk melindungi para korban kekerasan seksual. UU TPKS sudah bisa digunakan oleh aparat penegak hukum, bahkan jika aturan turunan dari undang-undang tersebut belum dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah. "Ketika undang-undang itu disahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik delik dan hukum acara pidananya sudah bisa langsung dieksekusi tanpa peraturan turunan. Baik peraturan pemerintah atau pun perpresnya, UU TPKS sudah bisa digunakan," pernyataan Willy pada Jakarta, Selasa (26/7/2022).
Apa Keuntungan UU TPKS Bagi Perempuan?
UU TPKS bisa diterapkan tanpa aturan turunan tentu memberikan keuntungan bagi korban kekerasan seksual untuk segera mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum.
Penerapan UU TPKS ini memberikan perlindungan sekaligus payung hukum bagi perempuan dan juga masyarakat terkait kejahatan seksual yang marak terjadi. Keuntungan peraturan ini yaitu adanya peran dari lembaga masyarakat yang menyediakan layanan untuk memberikan pendampingan sekaligus perlindungan bagi korban kejahatan seksual. Dengan adanya undang-undang ini, kondisi kesehatan mental korban kejahatan seksual juga lebih diperhatikan. Wujud dari poin ini di antaranya aparat hukum yang membantu proses penanganan perkara tanpa menimbulkan trauma bagi korban, larangan pelaku mendekati korban dalam rentang waktu dan jarak tertentu, hingga keamanan korban yang menjadi prioritas.BACA JUGA : RUU TPKS Disahkan, Tapi Tidak Boleh Melegalkan Seks Bebas dan LGBT
