Bulaksumur Roundtable Forum (BRF), Pemerintah Diminta Lebih Optimal Mengelola Desentralisasi dan Keberlanjutan Lingkungan

HARIANE - Bulaksumur Roundtable Forum (BRF) dengan tajuk "Mengelola Dilema Desentralisasi dan Sustainable" digelar di Balai Senat Balairung UGM pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Kegiatan ini diadakan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM melalui Collaborative Hub for Politics and Policy on Sustainability (CoPPS) UGM merupakan sebuah pertemuan yang dihadiri akademisi, aktivis, jurnalis, dan pejabat pemerintah untuk mendiskusikan topik aktual yang terjadi di masyarakat.

Dalam diskusi tersebut menyebut bahwa praktik otonomi daerah dan politik lokal di Indonesia sebagai bentuk dari tujuan dilaksanakannya desentralisasi pemerintahan yang diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara signifikan. 

Justru dalam prakteknya, kebijakan desentralisasi pemerintahan belum diberikan secara penuh dan cenderung diterapkan simetris dengan kondisi daerah yang beragam. Oleh karena itu, pemerintah diminta lebih optimal mengelola kebijakan desentralisasi dan mampu menjalankan program keberlanjutan lingkungan.

Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan, Dr. Abdul Gaffar Karim mengatakan forum ini ditujukan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan serta mengevaluasi praktik otonomi daerah dan politik lokal di Indonesia. 

Selain itu, adanya program yang dibuat untuk mengusung tujuan sebagai perumusan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan otonomi daerah serta mendukung kolaborasi dan kemitraan multipihak dalam mendorong keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

 “Indonesia memiliki banyak mimpi, tetapi tidak semua perwujudan tujuan tersebut mendukung satu sama lain. Desentralisasi, misalnya, dapat menjadi dilema bagi kesejahteraan lingkungan hidup,” ujarnya dilansir dari laman UGM . 

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Prof. Dr. Purwo Santoso juga menuturkan gagasan sustainability memang gagasan yang rumit di tengah era pelaksanaan otonomi daerah, tetapi di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan ingin membuat sustainability tetap terjaga dan kehendak politik yang ada di pusat dapat didesentralisasi dengan baik

Tak hanya itu Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Syarmadani mengakui kebijakan negara mengenai otonomi daerah pasang-surut, terkadang lebih condong ke arah sentralisasi dan sebaliknya. 

Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menyebut pemerintahan di IKN belajar dari sejumlah hal yang sudah berlangsung di pemerintahan lokal dan memastikan proses pembangunan di IKN sudah sesuai dengan lima elemen pembangunan. Ia berujar, 

“Isu sustainable dan green menjadi menarik dan hari ini kami sudah terapkan secara konseptual di IKN,” ujarnya.****