Berita , D.I Yogyakarta
Pemkot Yogya Gelar Seminar Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Ajak Masyarakat Berani Melaporkan Kejadian
HARIANE – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menyelenggarakan Seminar Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada Kamis, 14 November 2024, di Gedung TP PKK Kompleks Balai Kota Yogyakarta.
Mengusung tema “Media, Gender, dan Kekerasan: Membangun Jurnalisme yang Berkeadilan”, seminar tersebut diikuti sejumlah media massa di Kota Yogyakarta, kader masyarakat, lembaga layanan perempuan dan anak, serta berbagai forum dan komunitas jurnalis di Kota Yogyakarta.
Kepala DP3AP2KB, Retnaningtyas, mengatakan tujuan pelibatan media dalam seminar ini adalah untuk membantu pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta bagaimana mencegah terjadinya kekerasan.
“Teman-teman media inilah yang membantu kita bagaimana memberitakan kepada masyarakat secara luas, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan, penanggulangannya seperti apa, dan ke mana harus melapor,” kata Retnaningtyas, Kamis, 14 November 2024.
Ia menyebutkan, data dari Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta pada tahun 2023 mencatatkan 248 kasus kekerasan, di mana 87 persen korbannya adalah perempuan. Mayoritas korbannya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Kemudian, pada tahun 2024 hingga bulan September tercatat ada 148 laporan kejadian kekerasan, di mana 65 persennya dialami perempuan, dan terbanyak adalah korban KDRT.
“Sedikit menurun (kasusnya) dibandingkan tahun lalu. Beberapa bulan naik laporannya, bukan karena korbannya yang bertambah, tetapi karena kesadaran masyarakat yang meningkat. Bagaimana mereka berani melapor dan ke mana harus melapor,” terangnya.
Menurutnya, pengarusutamaan gender penting dipahami masyarakat. Dalam arti, segala gender dapat diperlakukan secara adil sesuai porsinya. Sehingga kasus kekerasan yang disebabkan oleh budaya patriarki dapat dihindari.
“Penyebab KDRT ada faktor ekonomi dan karakter. Untuk faktor karakter, ada beberapa yang masih patriarki, bagaimana lelaki merasa ‘paling’, dan perempuan merasa yang ‘kurang’, sehingga mereka ditindas,” imbuhnya.
Ketua TP PKK Kota Yogyakarta, Sugiharti Mulya Handayani, menyampaikan bahwa opini publik mengenai perempuan dapat dibentuk melalui pemberitaan di media.
Sehingga, menurutnya, penting bagi media untuk memberikan informasi yang adil dan tidak bias.
“Perempuan sering kali dianggap lemah, padahal mereka memiliki kontribusi besar dalam kehidupan. Namun, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang serius hingga hari ini,” kata Sugiharti.
