Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,05 Persen di 2023, Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Prioritas

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 13,96% (yoy). Kemudian pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 9,83% (yoy).

Berbagai lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai tahun 2025 masih di angka kisaran 5%, dan kini pada Triwulan IV-2023 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,04 persen (yoy).

Untuk itulah Menko Airlangga mengatakan bahwa kebijakan berkelanjutan yang diambil akan menjadi kunci pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depannya.

"Berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai tahun 2025 seperti IMF masih memprediksi kita di angka 5%, kemudian World Bank antara 4,9%-5%, dan OECD di angka 5,2%, jauh diatas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan diatas pertumbuhan ekonomi emerging market seperti Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan berkelanjutan yang diambil menjadi kunci pertumbuhan perekonomian ke depan walaupun kita menyadari ada risiko-risiko ke depan," ujar Airlangga Hartarto.

Pemerintah mempersiapkan sejumlah kebijakan prioritas guna memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional di waktu mendatang diantaranya seperti:

1. Revitalisasi mesin konvensional melalui peningkatan produktivitas dan daya saing dengan Program Kartu Prakerja

2. Pelatihan vokasi 3. Implementasi UU Cipta Kerja 4. Pembangunan infrastruktur dengan melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) 5. Pembangunan MRT dan kereta cepat 6. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Reforma Agraria 8. Perluasan kerja sama internasional dan penguatan ketahanan pangan

Selain hal tersebut di atas, pemerintah juga akan mengupayakan peningkatan nilai tambah ekonomi dengan cara mendorong mesin perekonomian baru melalui digitalisasi, transisi energi berkelanjutan, hingga industrialisasi dengan hilirisasi.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan melakukan penguatan ketahanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai perlindungan sosial termasuk menjaga daya beli masyarakat rentan, pembiayaan mikro, dan padat karya tunai. ****