HARIANE – Senin, 24 Februari 2024, Presiden Prabowo luncurkan Danantara. Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) tersebut dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pukul 10.00 WIB.
Danantara singkatan dari Daya Anagata Nusantara adalah lembaga investasi yang tugasnya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Danantara dibentuk setelah adanya Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dikutip dari akun Instagram Presiden Republik Indonesia, Danantara hadir untuk memastikan bahwa kekayaan Indonesia dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran masyarakat.
“Hadirnya Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan perwujudan gagasan para tokoh bangsa sejak 10 tahun lalu, yang diselaraskan dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” keterangan dalam unggahan Instagram tersebut.
Lembaga yang digadang-gadang akan menjadi pondasi utama dalam memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi ini memiliki beberapa sumber dana, yaitu dividen BUMN, penyertaan modal negara, efisiensi APBN dan aset BUMN.
Prabowo Luncurkan Danantara, Rakyat Skeptis?
Kabar peluncuran Danantara oleh Prabowo Subianto tentu mendapatkan berbagai komentar dari netizen. Bahkan di hari peluncurannya, tagar Danantara menjadi trending topik di platform X.
Beberapa netizen menyuarakan ketidak percayaannya terhadap Danantara, mengingat salah satu sumber dananya adalah hasil efisiensi APBN.
“Negara ngurus asusansi jiwa saja gak becus. Gimana ngurus SWF modelan Danantara??? Mana itu Danantara pake duit hasil efisiensi lagi, bukan hasil surplus anggaran. Ibaratnya kaya main saham tpi pake duit mangkas kebutuhan pokok rumah tangga,” komentar @muhamadrdani.
“Negara sudah berkali-kali GAGAL dalam pengelolaan uang Jiwasraya, Taspen, Asabri semuanya kolaps hancur gak bersisa. Sekarang negara mau ngelola 14.715 TRILIUN lewat danantara, kalian percaya? #BatalkanDanantara,” koemntar akun @barengwarga.
Sementara itu, Said Didu menyatakan program ini bisa maju jika ada kepercayaan publik yang dibangun dari sistem pengelolaan yang profesional dan bebas intervensi kekuasaan.
