Berita
100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bea Cukai Cegah Potensi Kerugian Negara Rp 820 Miliar
HARIANE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melaksanakan 6.187 penindakan terhadap komoditas impor dan ekspor selama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, terhitung sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025.
“Nilai barang dan jasa dari penindakan ini mencapai Rp 4,06 triliun, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp 820 miliar,” ujar Menkeu dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (5/2/2025).
Dari total penindakan, sebanyak 2.657 kasus ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN), 569 kasus dilimpahkan ke instansi lain, 120 kasus diselesaikan melalui ultimum remidium, dan 2.841 kasus masih dalam proses penyidikan.
Fokus Penindakan di Pelabuhan
Sri Mulyani menjelaskan, lokasi penindakan terbanyak berada di pelabuhan (49%), diikuti pelabuhan udara (15%), pesisir (10%), serta di jalan raya dan kawasan berikat.
Komoditas yang paling banyak diamankan meliputi rokok, minuman keras, tekstil dan produk tekstil, elektronik, serta kosmetik untuk kasus impor.
Sementara itu, penindakan ekspor mencakup baby lobster, pasir timah, dan rotan.
Empat Strategi Penguatan Pengawasan
Untuk memperkuat pengawasan, DJBC menerapkan empat strategi utama:
-
Penguatan Pelayanan dan Pengawasan: Meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus pengawasan kepabeanan.
-
Penguatan Operasi: Melakukan operasi yang lebih terkoordinasi untuk menekan penyelundupan.
-
Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum: Bekerja sama dengan berbagai instansi untuk efektivitas penindakan.
-
Penguatan Teknologi Pemindai: Mengoptimalkan penggunaan pemindai kontainer di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, yang meningkatkan efisiensi customs clearance dari 0,55 jam menjadi 0,49 jam dengan transparansi isi kontainer mencapai 100%.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk memperbaiki layanan sekaligus meningkatkan pengawasan bea dan cukai,” jelas Sri Mulyani.
