Wali Kota Yogyakarta: Jika Dominasi Kekuasaan Terlalu Tinggi, Fungsi Pengawasan Tidak Bisa Optimal

HARIANE - Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, bersama jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar kegiatan Management Oversight (MO) Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan di Balai Kota Yogyakarta.

Pada acara tersebut, Hasto menyampaikan pentingnya memahami filosofi kerja Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bekerja dengan "dua kaki", yaitu pengawasan dan pembinaan.

Ia menegaskan, fungsi pengawasan tidak bisa berjalan optimal jika dominasi kekuasaan terlalu tinggi.

"Kalau pengawasan dikerjakan dalam suasana ketakutan, ya tidak jadi ngawasi," ujar Hasto.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Pemkot Yogyakarta, Hasto mengatakan bahwa dirinya akan berusaha tidak menjadi pemimpin yang terlalu dominan, agar pengawasan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Kota Yogyakarta Harus Adaptif dan Jalin Kemitraan

Pada kesempatan yang sama, Hasto menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, dari pola lama yang birokratis menuju pendekatan new public management.

Menurutnya, pemerintah saat ini harus mulai berperilaku seperti entitas profesional dan kewirausahaan yang fleksibel dalam merespons kebutuhan publik.

Jajaran Pemkot Yogyakarta juga menyatakan komitmennya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan akuntabel.

"Pemerintah tak bisa lagi hanya menjadi pelaksana kebijakan yang kaku. Kita harus adaptif, bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dan komunitas untuk menjawab tantangan zaman," ujarnya.

Menurut Hasto, dalam pelaksanaan transformasi new public management pemerintah harus bersikap adaptif, profesional, dan terbuka terhadap kemitraan.

Ia mencontohkan seperti program bedah rumah dan penataan kawasan Kota Baru yang lebih banyak melibatkan pihak swasta.