Aksi Demo Jogja Memanggil, Massa Tolak Efisiensi Anggaran

HARIANE - Ribuan orang dari kalangan mahasiswa hingga pekerja melakukan aksi demonstrasi Jogja Memanggil pada Kamis, 20 Februari 2025.

Sejak pukul 10.00 WIB, massa aksi yang mayoritas berpakaian hitam sudah berkumpul di Parkir Abu Bakar Ali. Mereka kemudian mulai long march sekitar pukul 12.00 WIB menuju Titik Nol Kilometer.

Koordinator lapangan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Deriyan, mengatakan bahwa aksi ini bertujuan menolak Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran pendidikan.

"Yang mana kita tidak mengetahui, bahwasanya anggaran ini dipangkas mau dikemanakan, itu tidak pernah dijelaskan oleh Presiden kita," kata Deriyan, Kamis, 20 Februari 2025.

Koordinator lapangan lainnya dari UIN Sunan Kalijaga, Agus Mustofa, mengatakan bahwa Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo dengan dalih efisiensi anggaran justru menjadi instrumen yang mengancam stabilitas sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

"Sebenarnya kami melakukan pembacaan (tuntutan) itu berdasarkan satu poin tuntutan pertama mengenai pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat luas yang dipangkas hanya untuk MBG (Makan Bergizi Gratis). MBG yang masih belum merata sampai hari ini," kata Agus.

Kebijakan ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan di berbagai lapisan masyarakat, terutama karena penerapannya dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai dan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi rakyat kecil.

Pemotongan anggaran untuk sektor-sektor strategis telah menyebabkan ketimpangan yang semakin melebar, memperburuk kondisi tenaga kerja, menghambat akses pendidikan bagi kelompok rentan, serta mengorbankan layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara.

Selain itu, pemerintahan saat ini terus melanjutkan proyek-proyek ambisius yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, tetapi justru membebani anggaran negara dan memperparah utang luar negeri.

Di sisi lain, represi terhadap gerakan sosial semakin meningkat, membatasi kebebasan berpendapat, dan menekan hak-hak demokratis yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.

"MBG berdampak, dapat diketahui berdasarkan pernyataan dari beberapa penguasa. Hari ini memprioritaskan MBG, sehingga semua lembaga pemerintahan dan kementerian mendapat banyak pemangkasan, salah satunya di sektor pendidikan. Tuntutan kami lebih pada mengembalikan APBN pada jumlah semestinya, yaitu 20 persen," ujarnya.

Hingga berita ini dituliskan, massa masih melangsungkan aksi demonstrasi di depan Gedung Agung.****