Beredar Surat Keberatan Ponpes Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi Yogyakarta, Begini yang Terjadi Sebenarnya

HARIANE - Beberapa waktu terakhir, beredar surat larangan mengaji di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi, Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

Surat tersebut dikeluarkan pada 3 Februari 2025 dan ditandatangani oleh Ketua RW 03,  Sunarko yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Tegalrejo Yogyakarta.

Dalam surat tersebut memuat tiga poin, yaitu:

1. Sesuai dengan rencana Ponpes Tahfidzul Qur'an Muhammadiyah Ibnu Juraimi akan menyediakan tempat untuk para santri putri di luar Perumahan Jatimulyo baru, kami mohon untuk segera direalisasikan, dan Ponpes Tahfidzul Qur'an Muhammadiyah Ibnu Juraimi yang ada di Perumahan Jatimulyo Baru mohon segera dipindahkan, kami memberi waktu maksimal selama satu tahun sejak tanggal 3 Februari 2025.

2. Untuk menjaga ketenangan dan ketertiban di Perum Jatimulyo Baru agar tetap kondusif mohon Ponpes Tahfidzul Qur'an Muhammadiyah Ibnu Juraimi tidak melakukan aktifitas yang menimbulkan suara-suara yang mengganggu lingkungan (termasuk menghafal Al Qur'an dengan melafalkannya) terutama pada saat jam belajar masyarakat dan saat warga beristirahat.

3. Sejak awal pendirian Perumahan Jatimulyo Baru merupakan komplek perumahan yang diperuntukan untuk rumah tinggal/pemukiman.

Atas hal tersebut, Pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tegalrejo, Hariyono membenarkan adanya surat itu.

Namun beberapa hari yang lalu Ketua RW bersama warga sudah mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Hasilnya, Ketua RW kemudian mencabut surat tersebut.

“Sudah mediasi supaya itu tidak berlarut-larut. Itu sudah selesai, jadi surat sudah dicabut,” kata Hariyono.

Menurutnya, surat tersebut muncul dikarenakan ada beberapa pihak yang tidak senang dengan keberadaan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Muhammadiyah Ibnu Juraimi.

Pasalnya, selama 13 tahun ponpes tersebut beroperasi, warga setempat tidak pernah mengeluh terganggu dengan kebisingan yang ditimbulkan.

Ia menilai Ketua RW setempat kurang obyektif dan terjebak di pihak yang kontra dengan keberadaan ponpes tersebut.