Berita , D.I Yogyakarta

Kadin DIY Meminta Kenaikan Tarif Pajak Hiburan Ditunda, Sementara Tarif Pajak Masih Aturan Lama

profile picture Ica Ervina
Ica Ervina
Kadin DIY Meminta Kenaikan Tarif Pajak Hiburan Ditunda
Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan & Kepabeanan Kadin DIY, Deddy Suwadi (tiga dari kanan), (dua dari kiri) Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo dalam konferensi pers di Kantor Kadin DIY. (Foto: Hariane/Ica Ervina)

HARIANE - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pajak hiburan 40%-75%.

Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan & Kepabeanan Kadin DIY, Deddy Suwadi secara tegas menyampaikan Kadin DIY keberatan karena sektor pariwisata baru saja pulih pasca pandemi Covid-19 dan belum stabil secara ekonomi. 

"Kami nyatakan sikap atas kebijakan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Keuangan No.168 Tahun 2023, penetapan tarif pajak 40%-75% Kadin DIY meminta penundaan penerapan dari pajak," paparnya dalam konferensi pers pada Rabu, 24 Januari 2024 di Kadin DIY. 

Menurutnya terkait dengan penetapan tarif pajak hiburan 40-75% Kadin DIY tidak dilibatkan dalam pembahasannya, sehingga pihaknya mengaku berat jika tarif pajak hiburan naik, dan dampak lebih jauhnya lagi bisa menurunkan kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY.

"Kadin DIY akan melakukan komunikasi didampingi teman-teman kabupaten/kota dengan kepala daerah dan Gubernur, kami akan sampaikan terkait dengan potongan 40%-75 juga berikan kesempatan kepala daerah berikan keringanan kebijakan fiskal daerah, pembebasan atau pengurangan terkait pembebanan pajak," paparnya. 

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan kenaikan tarif pajak akan membuat wisata di DIY menjadi mahal. Pajak hiburan di luar negeri seperti di Thailand menurutnya justru diturunkan untuk mendorong kunjungan wisata. 

Menurutnya kenaikan tarif pajak hiburan ini juga bertentangan dengan upaya pemerintah mendorong peningkatan devisa. Sebab wisatawan akan memilih berkunjung ke negara lain seperti Thailand dan Malaysia.

"Mereka (wisatawan) akan berpikir dua kali, sehingga dampak lainnya hunian berkurang, teman-teman di PHRI dan lainnya," ujarnya. 

Dampaknya lainya bahkan bisa PHK secara masal, industri lainnya juga akan terdampak. Untuk itu pihaknya kembali tegaskan untuk menunda, sementara tarik pajak masih dengan ketentuan yang lama. 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo menilai kebijakan ini ngawur, sebab tidak ada komunikasi dengan pengusaha sektor wisata. Senada dengan Kadin DIY, dia menyebut dampak lebih jauh akan mengakibatkan PHK.

"Karena kalau ini dinaikkan beberapa pengusaha akan berat, enggak hanya pajak operasional yang tinggi. Wisatawan yang mau belanja ke DIY juga malas, mereka ke Malaysia Thailand, bahkan masyarakat Indonesia ke Singapura. Kami minta penundaan, ini kebijakan ngawur," ungkapnya.

Penasihat Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) DIY, Edwin Himna mengatakan keberatan karena wisatawan yang datang ke DIY rata-rata menggunakan jasa spa, meski di beberapa negara lain dan negaranya sendiri juga ada spa.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Geger Bocah Hanyut di Banguntapan Bantul, Begini Kronologinya

Geger Bocah Hanyut di Banguntapan Bantul, Begini Kronologinya

Senin, 05 Mei 2025
Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sleman Sebabkan Sejumlah Pohon Tumbang, 1 Orang ...

Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sleman Sebabkan Sejumlah Pohon Tumbang, 1 Orang ...

Senin, 05 Mei 2025
BPN Bantul Bakal Lakukan Blokir Internal Sertifikat Korban Mafia Tanah di Tamantirto Kasihan

BPN Bantul Bakal Lakukan Blokir Internal Sertifikat Korban Mafia Tanah di Tamantirto Kasihan

Senin, 05 Mei 2025
Digelar Sederhana, HUT Kabupaten Sleman ke-109 Tetap Dimeriahkan Kegiatan Sosial

Digelar Sederhana, HUT Kabupaten Sleman ke-109 Tetap Dimeriahkan Kegiatan Sosial

Senin, 05 Mei 2025
BPN Ungkap Dugaan Jaringan di Mafia Tanah Warga Kasihan Bantul

BPN Ungkap Dugaan Jaringan di Mafia Tanah Warga Kasihan Bantul

Senin, 05 Mei 2025
Atap SD Kledokan Roboh, Bupati Sleman Putuskan Bulan Ini Langsung Direnovasi

Atap SD Kledokan Roboh, Bupati Sleman Putuskan Bulan Ini Langsung Direnovasi

Senin, 05 Mei 2025
Dianggap Tidak Berkontribusi Bagi Masyarakat, Pemkab Gunungkidul Akan Panggil Pihak UNY

Dianggap Tidak Berkontribusi Bagi Masyarakat, Pemkab Gunungkidul Akan Panggil Pihak UNY

Senin, 05 Mei 2025
Marak Kasus Mafia Tanah di Bantul, Bupati Abdul Halim Muslih: Kalau Perlu Bentuk ...

Marak Kasus Mafia Tanah di Bantul, Bupati Abdul Halim Muslih: Kalau Perlu Bentuk ...

Senin, 05 Mei 2025
Persebaya : Pelaku Pencurian Warung Buah di Stadion Brawijaya Bukan Bonek

Persebaya : Pelaku Pencurian Warung Buah di Stadion Brawijaya Bukan Bonek

Senin, 05 Mei 2025
Wow! Pemkab Gunungkidul Digelontor Anggaran Miliaran Untuk Program Saluran Air Minum

Wow! Pemkab Gunungkidul Digelontor Anggaran Miliaran Untuk Program Saluran Air Minum

Senin, 05 Mei 2025