Oleh : R. Dwi Koerniadi Widodo
HARIANE - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak telah berlaku selama kurang lebih 24 (dua puluh tiga) tahun.
Selama kurun waktu tersebut PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.
Waktu berganti waktu hingga akhirnya upaya pemerintah untuk terus menerus melakukan perbaikan tata kelola PNBP sampai pada era baru pada tahun 2018.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (UU No. 9/2018) tentang PNBP berhasil dirampungkan dan disahkan. UU sebagai pengganti UU No. 20/1997 tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas tata kelola PNBP.
Pembaruan yang dilakukan tentu tidak lupa menyentuh senjata andalan terakhir. Pasal 57 UU No. 9/2018 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan. Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP ini tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang mendesak menjadi prioritas pemerintah, diantaranya:
