Berita
Sebab Sri Lanka Bangkrut, Selain Cadangan Devisa Anjlok Hampir 70%: Apa Saja Upaya yang Telah Dilakukan Pemerintah ?
Anasya Adeliani
Sebab Sri Lanka Bangkrut, Selain Cadangan Devisa Anjlok Hampir 70%: Apa Saja Upaya yang Telah Dilakukan Pemerintah ?
Seperti salah satu proyek yang dekat dengan kampung halaman Rajapaksa dijuluki “Bandara Internasional Terkosong di Dunia” oleh Forbes. Ketika COVID-19 menyerang, mereka melanjutkan dengan pemotongan pajak besar-besaran ketika pariwisata runtuh sehingga menghapus pendapatan negara dan pendapatan pribadi.
Hingga terjadi kesalahan diagnosis terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi Sri Lanka.
Sri Lanka sudah berperang dengan krisis ekonomi terburuk sejak masa kemerdekaannya di tahun 1948.
Para kritikus mengatakan bahwa akar dari krisis Sri Lanka terletak pada salah urus ekonomi secara berturut-turut oleh pemerintah yang menciptakan dan mempertahankan defisit kembar atau defisit ganda (keadaan ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pemasukan dan ketika produksi barang dagang dan jasa tidak mencukupi).
Krisis ekonomi Sri Lanka juga diperparah oleh kegagalan program manajemen utang Sri Lanka yang statusnya bergantung pada aspek industri pariwisata dan pembayaran uang dari pekerja asing yang dilemahkan pandemi.
Dengan gagalnya program manajemen utang ini, cadangan devisa anjlok hampir 70 (tujuh puluh) persen dalam jangka waktu dua tahun.
Untuk menangani krisis tersebut, pemerintahan Rajapaksa telah merencanakan dan menjalankan serangkaian program. Pada bulan April, Sri Lanka merencanakan untuk membicarakan program pinjaman dengan IMF (International Monetary Fund).
Sebelum melakukan langkah tersebut, di beberapa bulan terakhir, Sri Lanka secara bertahap mendevaluasi mata uangnya yang ternyata berimbas buruk bagi masyarakat.
Selain bantuan dari IMF, pemerintahan Rajapaksa juga mencari bantuan dari China dan India, terlebih untuk bantuan bahan bakar dari India. Pengiriman diesel di bawah batas kredit $500 juta yang ditandatangani dengan India pada bulan Februari dan tiba pada Sabtu, 9 April 2022.
Selain itu, Sri Lanka dan India telah menandatangani batas kredit $1 miliar untuk impor kebutuhan pokok, termasuk makanan dan obat-obatan.
Pemerintah Rajapaksa juga telah meminta $1 miliar lagi dari New Delhi.
Sebelum program bantuan ini, pemerintah Sri Lanka telah memiliki total utang luar negeri sekitar $4 miliar pada tahun 2022 ini.
