Polda DIY memberikan jaminan penegakan hukum atas kasus kerusuhan di Babarsari Jogja. (Foto: Instagram/poldajogja)
HARIANE – Update kasus kerusuhan di Babarsari Jogja yang terjadi pada Senin, 4 Juli 2022 disampaikan oleh Polda DIY pada Rabu, 6 Juli 2022.Update kasus kerusuhan di Babarsari Jogja dilaksanakan dengan menggelar acara jumpa pers yang dipimpin oleh Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto, S.I.K., M.Sc., bertempat di Markas Polda DIY.Dalam keterangan update kasus kerusuhan di Babarsari Jogja, Yuliyanto mengatakan bahwa hari Rabu telah diadakan pertemuan Kapolda DIY Irjen Pol Drs. Asep Suhendar, M.Si. bersama dengan perwakilan kelompok yang terlibat. Selain menyampaikan komitmen perwakilan kelompok bertikai dalam menjaga ketertiban di wilayah Yogyakarta, Polda DIY juga menyampaikan perkembangan kasus perusakan fasilitas dan penyerangan yang menjadi inti persoalan kerusuhan di Babarsari, Yogyakarta.
Polda DIY Sampaikan Update Kasus Kerusuhan di Babarsari Jogja
Dilansir dari kanal YouTubePolda Jogja, Yuliyanto menyampaikan bahwa pada hari Rabu, telah diadakan pertemuan antara Kapolda DIY dengan perwakilan tiga daerah yang berkonflik untuk membahas soal kerusuhan yang terjadi di Babarsari dan Jambusari tanggal 4-6 Juli 2022.Hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa setiap pihak yang terlibat konflik akan berkomitmen untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan penegakan hukum kepada Polda DIY.Polda DIY memberikan jaminan penegakan hukum atas kasus kerusuhan di Babarsari Jogja. (Foto: Instagram/poldajogja)Selain keterangan update kasus kerusuhan di Babarsari Jogja yang disampaikan oleh Yuliyanto, masing-masing perwakilan diaspora juga memberikan keterangannya secara langsung.Salah satu perwakilan menyebut bahwa permasalahan sudah selesai, dan agar menjaga nama Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya.
Selanjutnya, salah satu perwakilan kelompok lainnya menyebut bahwa setiap anggotanya yang ada di Jogja harus bisa membaur dengan masyarakat.Ia juga menekankan bahwa masalah penegakan hukum merupakan tugas dari apparat penegak hukum.Diserukan juga tidak boleh ada yang melakukan sweeping dan agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax di media sosial.Selain pernyataan untuk menindak tegas oknum yang berani melakukan sweeping, para tokoh itu juga menyebutkan adanya indikasi-indikasi pihak ketiga yang sengaja ingin memainkan situasi dan memperkeruh suasana.
