Forum Cik Ditiro Tabur Bunga di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Protes Terhadap Rezim Jokowi

HARIANE - Forum Cik Ditiro menggelar aksi tabur bunga di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin, 15, Januari, 2024. Aksi ini sebagai simbol protes terhadap rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mematikan demokrasi rakyat.

Selain tabur bunga, massa aksi yang berasal dari penyintas pelanggaran HAM itu turut serta membawa poster-poster bergambar wajah Presiden Jokowi bertuliskan 'Takziah Demokrasi Atas Matinya Adab Demokrasi, Penegakan HAM dan Keadilan Agraria'. 

Inisiator Forum Cik Ditiro Masduki mengatakan, melalui forum ini, sejumlah penyintas pelanggaran HAM berkumpul untuk menyampaikan keprihatinan atas matinya demokrasi di Indonesia.

"Ini adalah forum, wadah untuk menyampaikan keprihatinan, khususnya masyarakat sipil sama elemen yang terkait, yang bersifat jangka panjang. Karena kalau jangka pendek kita berbicara pilpres itu kan pintu masuk, karena semangat besar kita adalah merawat demokrasi substansial itu, dimana sekarang (demokrasi) mengalami bukan hanya pembusukan, tetapi kematian," kata ditemui disela-sela aksi.

Dalam aksinya, mereka awalnya berkumpul di depan Gedung PP Muhammadiyah, Jalan KH. Ahmad Dahlan, lalu long march menuju Gedung Agung.

Menurutnya, saat ini parpol-parpol sudah tidak bisa dipercaya, kemudian ormas-ormas mengalami konflik kepentingan dan perguruan tinggi yang dibatasi oleh mekanisme kontrol dari kementerian dan sebagainya. Oleh karena itu, satu-satunya elemen yang bisa bergerak menyuarakan haknya adalah masyarakat sipil, yang bebas dari belenggu apapun.

Kemudian, lanjutnya, forum ini terbentuk sebagai alat untuk menampung aspirasi yang nantinya akan kembali disalurkan di berbagai forum-forum terkait untuk merangkul dukungan yang lebih besar lagi.

"Ini akan berlanjut, nanti terkait penyampaian kasus, penyampaian konsern, isu itu kita lakukan dalam waktu dekat secara virtual dan offline," katanya.

Dalam aksi ini, ada tujuh poin pernyataan publik yang disampaikan lewat aksi ini. Diantaranya pernyataan keprihatinan atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun 2014-2023, peningkatan kasus korupsi dan intervensi politik atas lembaga penegak hukum oleh Presiden Jokowi hingga permintaan netralitas pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Dulu yang mendorong (demokrasi) adalah presiden, tetapi sekarang justru dia yang mematikan demokrasi itu. Jadi hari ini adalah momentum untuk merayakan kematian itu," ucapnya.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional, Usman Hamid yang turut hadir memberikan dukungan mengatakan hak itu sangatlah penting karena ini merupakan kongres para penyintas pelanggaran HAM, yang mengalami ketidakadilan yang justru dilakukan oleh pemerintah.

"Dan ini penting untuk mengkonsolidasikan seluruh permasalahan HAM yang terjadi selama pemerintahan Jokowi. Apa benar selama pemerintahan Jokowi katakanlah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM? Itu bisa tercermin di dalam kongres penyintas pemerintahan Jokowi ini. Entah kebijakan di Wadas, maupun proyek strategis nasional lainnya," katanya.