Berita , D.I Yogyakarta
Masuk Tahap Lelang, Proyek Pelebaran Jalan Batas Kota Bisa Dimulai Bulan Depan
HARIANE - Proyek pelebaran jalan batas kota sampai simpang tiga Cepit Sewon, Bantul, kini telah memasuki tahap lelang. Diperkirakan, pengerjaan fisik insfrastruktur tersebut bisa dimulai pada bulan Juni 2025 mendatang.
Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta mengatakan bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta saat ini sudah melaksanakan lelang proyek pelebaran Jalan Bantul mulai dari gapura selamat datang Kota Bantul hingga Simpang Tiga Cepit yang menelan anggaran sekitar Rp17 miliar.
"Saat ini sudah ada lelang, kemudian diharapkan pada awal bulan Juni sudah ada pemenang tendernya dan akhir bulan Juni sudah mulai proses pembangunan pelebaran jalannya," katanya, Kamis (22/5/2025).
Terkait proyek ini, Aris mengklaim telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak jauh hari. Ini bertujuan memberikan pemahaman, sehingga tidak ada kasus penolakan warga maupun pedagang kaki lima yang membangun bangunan non permanen di sisi jalan.
"Sedangkan warga di sisi timur jalan yang bangunan rumahnya seperti emperan yang berdiri di badan jalan dengan sukarela akan membongkar sendiri," tuturnya.
Saat proses pembangunan, selamat datang Bantul akan dirobohkan dan dipindah ke tempat lain. Selain itu, sungai dan rel kereta api juga akan ditutup dan dijadikan ruas jalan, sehingga otomatis tidak ada lagi pedagang yang berjualan di tepi-tepi jalan.
"Jadi seluruh bangunan (lapak pedagang) bersih sebab akan dibangun jalan. Jika ada hanyalah rumah di sisi barat yang dijadikan tempat untuk berdagang," terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DUPKP) Bantul Jimmy Simbolon menjelaskan, proyek ini nantinya akan melebarkan jalan sepanjang 950 meter menjadi dua jalur dengan total anggaran senilai Rp 17 miliar.
"Konsepnya menyesuaikan seperti Jalan Sudirman dengan penambahan pedestrian di dua sisi jalan. Sisi tengah ada separator dengan pohon dan tambahan ornamen lampu," katanya.
Dia mengatakan, proyek ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, baik dari anggaran dan pengerjaan fisik. Beberapa persiapan pun telah dilakukan, mulai pemindahan listrik guna mendukung pemasangan kabel bawah tanah oleh PLN.