HARIANE - Pemerintah melalui arahan Presiden Prabowo Subianto telah memangkas jumlah komisaris di BUMN perbankan guna meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan bank milik negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemangkasan jumlah komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mandiri ini telah mendapat respons positif dari pasar.
"Memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisarisnya dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional. Jadi, pasar melihat baik Bank Mandiri maupun BRI diterima dengan cukup baik, baik dari sisi direksi maupun komisarisnya," ujar Airlangga usai bertemu presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta (26/3/2025).
Menurutnya, dibandingkan dengan sebelumnya, struktur komisaris yang lebih ramping akan meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMN perbankan.
"Dibandingkan sebelumnya, yang lebih gemuk, sekarang lebih ringkas," tambahnya.
Langkah ini juga diharapkan dapat memangkas biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pengawasan dan kebijakan strategis yang diterapkan dalam pengelolaan bank BUMN.
Selain itu, komposisi komisaris kini diisi oleh para profesional dari berbagai sektor, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian teknis lainnya.
"Untuk BRI, unsur dari Kementerian teknis terkait UMKM pun sudah ada," jelas Airlangga.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan perbankan BUMN tetap sejalan dengan kebutuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola BUMN agar lebih transparan dan efisien.
Dengan jumlah komisaris yang lebih ramping dan diisi oleh para profesional, BUMN perbankan diharapkan dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan meningkatkan daya saing di sektor perbankan.****
