Pemerintah Pekerjakan Tenaga Asing di Pembangunan IKN, Luhut: Bangsa Kita Enggak Bisa

HARIANE -  Pemerintah pekerjakan tenaga asing di pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara baru yang nantinya akan dibangun di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2019 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibu Kota Indoneisa akan di pindahkan ke luar pulau Jawa.

Lokasi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Perpindahan ibu kota tersebut dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota dan mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan selutuh tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintah Pekerjakan Tenaga Asing di Pembangunan IKN, Begini Alasannya

Berdasarkan unggahan sebuah akun Instagram @kedai_info pada hari Rabu, 14 Juni 2023, dikatakan bahwa pemerintah pekerjakan tenaga asing di pembangunan IKN Kalimantan Timur.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan alasan mengapa akan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Luhut mengatakan bahwa pembangunan IKN tidak dapat dilakukan oleh sumebr daya manusia Indonesia, karena sumber daya Indonesia tidak akan bisa melakukannya.

"Bangsa kita enggak bisa, ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi. Kuat, tapi masih belok-belok," ucap Luhut saat peluncuran Battery Asset Management Services Indonesia Battery Corporation di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (12/6/2023) malam.

Luhut menganggap bahwa pekerja Indonesia tidak memiliki kualitas yang baik, sebaik tenaga kerja asing. Ia juga mengatkan bahwa harus dilihat dari sisi positifnya, karena ini untuk kepentingan nasional dan kepentingan bersama.