Pemilih Muda Bahas Isu Lingkungan dan Pemilu 2024 Lewat Film Pendek

"Kalau menempatkan isu lingkungan sebagai collective demand sangat mungkin dalam 2-5 tahun yang akan datang kita bisa membatalkan semua regulasi yang mengeksploitasi alam, tapi kita butuh kekuatan masyarakat atau people power. Sama-sama kita kritisi, lihat rekam jejak mereka, dan siapapun yang menang kita harus kawal dengan menjadi warga yang kritis," ujarnya.

Hal senada disampaikan akademisi Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim yang juga hadir sebagai narasumber. Menurutnya pemilu merupakan ajang bagi 230.000 kandidat dalam memperebutkan 23.000 kursi dan meminta mandat dari rakyat. Sehingga yang harus dilakukan setelah mereka terpilih adalah dengan mengawasi mereka.

"Mentalitas kita selama ini sangat buruk karena kita sibuk membela. mereka, apapun kritik yang disampaikan itu dibela. Itu salah, mereka yang diberi mandat sudah diberi gaji dan fasilitas, bukan dibela seharusnya tetapi diawasi," kata Gaffar.

Menurutnya, 14 Februari merupakan puncak demokrasi elektoral bangsa Indonesia di tahun ini, namun ada pekerjaan rumah lain yaitu untuk mengawasi kekuasaan siapapun yang memperoleh mandat kekuasaan berdasarkan hasil pemilu.

"Demokrasi bisa tanpa pemilu tapi tidak bisa tanpa pengawasan dari rakyat", pungkasnya.****

Baca berita menarik lainnya di Harianejogja.com