Berita, D.I Yogyakarta
Percepat Penanganan Wabah PMK di Yogyakarta, Berikut 7 Arahan dari Kepala BNPB
Ichsan Muttaqin
Percepat Penanganan Wabah PMK di Yogyakarta, Berikut 7 Arahan dari Kepala BNPB
HARIANE - Penanganan wabah PMK di Yogyakarta sampai saat ini masih terus ditangani dengan berbagai upaya.
Kepala BNPB pun baru-baru ini telah mengumumkan terkait tujuh arahan terhadap penanganan wabah PMK di Yogyakarta.
Lantas arahan apa aja yang diberikan dalam penanganan wabah PMK di Yogyakarta? Berikut informasi selengkapnya bisa anda simak dibawah ini.
7 Arahan Penanganan Wabah PMK di Yogyakarta
Selasa, 26 Juli 2022 Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas PMK, Letnan Jenderal Suharyanto, S.Sos.,M.M. memberikan tujuh arahan untuk mendorong percepatan penanganan wabah PMK di Provinsi Yogyakarta.BACA JUGA : Pasar Hewan di Boyolali Kembali Ditutup, Kendalikan Wabah PMKTujuh arahan penanganan PMK di Yogyakarta tersebut antara lain: Pertama, biosecurity yang ketat dari mulai lingkup terkecil (kandang) hingga antar pulau. Kedua, menjaga perlintasan darat, laut, dan udara dengan menerapkan biosecurity ketat dan perlintasan darat antar provinsi utamanya dalam menjaga Jawa Timur sebagai lumbung ternak nasional. Ketiga, melakukan pengobatan bagi ternak-ternak yang sakit dan bisa disembuhkan serta memberikan vitamin bagi hewan sehat untuk meningkatkan imunitas, termasuk di Kota Yogyakarta. Keempat, melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi ternak sehat, terutama di Kabupaten Gunung Kidul. Kelima, melakukan pemotongan bersyarat bagi ternak yang tidak dapat disembuhkan untuk meminimalkan penyebaran virus terutama bagi daerah yang kasusnya masih/sudah sedikit terutama Kabupaten Kulonprogo (389 ekor). Keenam, membentuk Satgas PMK di Kota Yogyakarta sebagai langkah pencegahan meskipun belum ditemukan kasus PMK dan penyelesaian SK POV untuk mempercepat penanganan PMK di DIY. Ketujuh, melibatkan komponen pentahelix yakni Pemda, TNI-Polri, akademisi, masyarakat, media dan dunia usaha untuk bersatu padu menangani PMK hingga DIY menjadi zero cases kasus PMK.
