Rencana Prabowo Datangkan Pengungsi dari Palestina, Begini Tanggapan Haedar Nashir

HARIANE – Presiden Prabowo Subianto berencana menerima seribu pengungsi dari Gaza, Palestina, dengan tujuan kemanusiaan atas konflik yang tak berkesudahan dengan Israel.

Gagasan ini menuai respons dari berbagai pihak. Tak sedikit yang menentang karena dianggap dapat melemahkan status politik warga Palestina.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan bahwa tujuan Presiden Prabowo untuk memberikan tempat layak yang bersifat sementara itu sejalan dengan pemikirannya.

Menurutnya, dalam memperjuangkan kebebasan Palestina, semua pihak harus saling memahami berbagai cara yang ditempuh untuk membela Palestina, termasuk cara-cara diplomatik, politik, hingga pendekatan kemanusiaan yang solutif dan realistis.

“Muhammadiyah memahami apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa evakuasi seribu orang itu bersifat sementara untuk dilayani kesehatannya dan dijamin keselamatannya, bahkan ada yang bisa disekolahkan, untuk kemudian pada saatnya dikembalikan ke tanah airnya, Palestina,” kata Haedar, Selasa (22/4/2025).

Ia menyampaikan, Muhammadiyah sendiri sejauh ini telah memberikan berbagai layanan bagi warga yang terdampak genosida di Palestina. Menurutnya, hal itu menjadi salah satu bentuk solusi nyata yang ditawarkan Muhammadiyah.

Namun, langkah-langkah yang bersifat politis juga tetap perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dalam membantu Palestina.

“Muhammadiyah sudah lama sebenarnya. Pertama, kita melakukan pelayanan kesehatan dan mengirim dokter ketika terjadi peristiwa di Gaza. Kedua, kita sudah lama menyekolahkan dan menguliahkan anak-anak Palestina di Tanah Air. Kita juga membangun madrasah untuk anak-anak pengungsi di Beirut,” terangnya.

Ia menilai, selama ini Indonesia selalu bersikap tegas dalam membela Palestina. Ia mencontohkan pernyataan Menteri Luar Negeri periode 2014–2024, Retno Marsudi, yang dalam pidatonya menegaskan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Menurutnya, sikap politik seperti itu harus tetap menjadi patokan utama.

“Saya yakin Indonesia punya kebijaksanaan politik sendiri dalam semangat bebas-aktif. Dan yang tidak kalah penting, selama ini Indonesia sangat tegas terhadap Palestina,” jelasnya.

“Yang kedua, berbagai kelompok, tokoh, dan golongan yang punya komitmen sama untuk Palestina dan kemerdekaan negara Palestina, ketika ada perbedaan, lakukan dialog, komunikasi. Saya yakin itu akan mendorong saling pemahaman. Jangan sampai justru saling menghakimi, saling bertentangan, yang akhirnya membuat kita tidak bisa memobilisasi energi positif untuk Palestina. Dan saya yakin, inilah tradisi dalam kehidupan kebangsaan kita,” sambungnya.

Haedar menambahkan, Muhammadiyah sendiri siap bekerja sama dengan pemerintah apabila nantinya wacana ini terealisasikan.