Berita , Nasional , D.I Yogyakarta
Sekolah Rakyat Ditargetkan Mulai Berjalan Tahun Ini, Begini Kata Mensos

HARIANE – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut bahwa hingga saat ini sudah ada 53 titik calon Sekolah Rakyat yang ditindaklanjuti untuk dilakukan renovasi agar sesuai dengan konsep Sekolah Rakyat.
Selain itu, terdapat 80 titik calon Sekolah Rakyat lainnya yang masih dalam tahap survei kelayakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Ditargetkan pada tahun ajaran 2025/2026, program yang digagas oleh Presiden Prabowo ini sudah dapat berjalan.
Meskipun ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran baru mendatang, Saifullah mengaku masih mematangkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk orientasi siswa.
Hal ini mengingat kemampuan setiap siswa yang berbeda-beda, sehingga perlu disamaratakan terlebih dahulu sebelum memulai proses pembelajaran.
“Karena di dalam Sekolah Rakyat ini tidak ada tes akademik. Yang ada adalah tes kesehatan dan tes administrasi, untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berasal dari Desil 1, yaitu keluarga miskin ekstrem atau miskin,” kata Saifullah, Sabtu (4/5/2025).
“Ini sedang dihitung, berapa waktu yang dibutuhkan agar semua siswa sudah memiliki kemampuan dasar untuk mulai proses belajar-mengajar,” sambungnya.
Saifullah menyampaikan bahwa kapasitas penerimaan murid Sekolah Rakyat saat ini sudah mencapai lebih dari 3.000 siswa.
Ia mengasumsikan jika nantinya jumlah Sekolah Rakyat mencapai 100 titik, maka dapat menampung sekitar 80.000 hingga 100.000 peserta didik.
“Kami masih terus menghitung dan mensurvei, berapa banyak Sekolah Rakyat yang akhirnya dapat diselenggarakan tahun ini, di berapa titik, dan dengan berapa rombongan belajar,” terangnya.
Di sisi lain, proses perekrutan kepala sekolah juga sedang berlangsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Ia menambahkan bahwa Kementerian Dikdasmen memiliki tanggung jawab untuk melakukan perekrutan tenaga pendidik, menyusun kurikulum, dan memastikan siswa yang masuk ke Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari kalangan rakyat miskin, bersama dengan Kementerian Sosial.