HARIANE – Intervensi atau Cawe-cawe politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam pemerintahan tampaknya tidak berakhir di era Presiden Joko Widodo.
Setelah selama dua periode Jokowi kerap disebut sebagai “petugas partai,” kini pola serupa mulai terlihat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Era Jokowi: Pengaruh Megawati dalam Pemerintahan
Menentukan Jatah Menteri dalam Kabinet
Sejak awal kepemimpinan Jokowi, Megawati memiliki pengaruh besar dalam kebijakan strategis pemerintahan.
Salah satu indikasi kuatnya dominasi PDI Perjuangan adalah penentuan jatah kursi menteri di kabinet, di mana Megawati memiliki andil besar dalam menentukan siapa yang layak masuk dalam pemerintahan.
Salah satunya adalah penunjukan Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2014, yang memperkuat kendali Megawati di pemerintahan.
Selain itu, pernyataan Megawati bahwa “Jokowi adalah petugas partai” menjadi simbol kuatnya kendali partai terhadap presiden.
Pemilihan Menteri yang seharusnya menjadi Hak Prerogatif Presiden serta kebijakan tertentu yang seharusnya menjadi ranah eksekutif juga tak lepas dari cawe-cawe Megawati.
Pada Agustus 2019, Megawati Soekarnoputri dalam sambutannya di Kongres V PDI Perjuangan di Bali secara terang-terangan meminta jatah menteri terbanyak kepada presiden terpilih Joko Widodo.
Megawati pun sempat menyindir jika dikasih hanya dengan 4 pos menteri, dirinya akan menolak.
"Orang yang tidak dapat saja minta!" canda Megawati Soekarnoputri disambut dengan riuh kader PDI Perjuangan.
