"Saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak, sip?" kata Megawati Soekarnoputri.
Megawati tidak secara spesifik menyebut berapa jumlah menteri yang ia inginkan berada dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.
Namun pada akhirnya, ada 6 menteri yang dilantik Jokowi yang berasal dari PDIP, yakni
- Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM/Menkumham),
- Tri Rismaharini (Menteri Sosial),
- I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA),
- Abdullah Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi/PAN-RB),
- Pramono Anung (Sekretaris Kabinet/Seskab) dan
- Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR).
Menghalangi Pembahasan RUU Perampasan Aset
Contoh nyata lainya terkait cawe-cawe Megawati dalam pemerintahan Jokowi adalah adanya pesan tersirat dari kader PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terkait larangan bagi anggota DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan pembatasan transaksi uang kartal.
"Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," kata Bambang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Meskipun regulasi ini dianggap krusial dalam pemberantasan korupsi, isu ini seolah terhenti tanpa kejelasan di parlemen yang didominasi oleh PDI Perjuangan.
Pencalonan Tunggal Budi Gunawan sebagai Kapolri
Kontroversi lainnya terjadi pada penunjukan Kapolri pada 2015. Megawati mendukung Budi Gunawan, namun Jokowi memilih Badrodin Haiti karena Budi Gunawan sempat tersandung dugaan kasus korupsi yang diselidiki KPK.
Ketegangan ini mencerminkan dinamika kekuasaan antara presiden dan ketua umum partai pengusungnya.
