Dukung Program Rumah Bersubsidi Wartawan, Ketua PWI Pusat: Tidak Ada Kaitannya Dengan Independensi Pers

HARIANE – Program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi wartawan dari pemerintah mendapat respons positif dari Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun.

Menurut Hendry, program ini sejalan dengan aspirasi nyata para anggota PWI di daerah.

“Saya dihubungi beberapa pengurus daerah yang menanyakan peluang mendapatkan rumah bersubsidi,” kata Hendry dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Untuk diketahui, pada 8 April lalu telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebanyak 1.000 unit rumah bersubsidi dialokasikan oleh Kementerian PKP melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk wartawan, selain alokasi untuk guru, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, dan masyarakat berpenghasilan rendah lainnya.

Hendry menilai kebijakan ini sangat relevan dengan kondisi industri media yang sedang tertekan selama tiga tahun terakhir.

Di sisi lain, kebutuhan akan tempat tinggal tetap menjadi prioritas bagi banyak wartawan yang berpenghasilan terbatas.

“Ini langkah yang tepat dan tidak ada kaitannya dengan independensi pers,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa wartawan tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, yakni memberi kritik, saran, dan solusi terhadap kebijakan publik.

Hendry juga memastikan bahwa PWI akan selalu bersikap terbuka, kritis, dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, selama program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

PWI, lanjutnya, mempersilakan anggotanya yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program ini.

Syaratnya antara lain masih aktif bekerja di media, memiliki sertifikat kompetensi, dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta per bulan (lajang) atau Rp13 juta (berkeluarga).