Jelang Pencoblosan Pemilu 2024, Election Corner Fisipol UGM Gelar Diskusi Media Bertajuk "Mewaspadai Jurus-Jurus Baru Money Politics"

HARIANE - Jelang satu hari pencoblosan Pemilu 2024, Election Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (EC Fisipol UGM) menyelenggarakan diskusi media "Mewaspadai Jurus-Jurus Baru Money Politics" Pada Selasa, 13 Februari 2024 di Ruang Amphitheatre, BRI Work FISIPOL UGM. 

Dalam kesempatan ini, terdapat dua narasumber hadir antara lain Mada Sukmajati (Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM) serta Ummi Illiyana (Pimpinan Bawaslu DIY). 

Pimpinan Bawaslu DIY, Ummi Illiyana dalam diskusi itu mengatakan tingkat kerawanan politik uang yang terjadi di Yogyakarta menjelang pencoblosan pemilu 2024 sangat tinggi.

Berdasarkan Bawaslu RI Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri masuk sebagai kategori provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi, dimana berada dalam urutan ke 8 besar provinsi rawan terhadap politik uang. 

Sedangkan lima urutan tertinggi berada di provinsi Maluku Utara, lampung, Jawa Barat, banten, dan Sulawesi Utara. 

"Masuk urutan 8 besar provinsi rawan, karena itu tadi cara menghitungnya adalah riwayat dari 2019 di Kabupaten. Jadi indikatornya adalah Kabupaten Gunung Kidul ini salah satu penyumbang kenapa kita menjadi ranking kedelapan besar provinsi rawan," ujarnya dalam diskusi media di Ruang Amphitheatre, BRI Work FISIPOL UGM. 

Sehingga menurut Ummi, urutan ke 8 ini bukan sebuah prestasi bahkan serangan-serangan politik uang menjelang pencoblosan Pemilu 2024 harus dihindari oleh masyarakat. 

Sementara, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Mada Sukmajati memaparkan tingkat kerawanan tinggi di wilayah Gunungkidul itu disebabkan kurangnya pendidikan politik. 

Karakter masyarakat plural atau tradisional di Gunungkidul menyebabkan politik uang akan sering terjadi dibandingkan masyarakat kota. 

"Politik uang lebih potensial terjadi jika di daerah karakter orang di kampung Plural atau tradisional dibandingkan kota," ujarnya. 

Selain itu, Mada juga menekankan agar masyarakat memperhatikan tahapan penghitungan dari rekapitulasi suara, dimana sangat krusial sering terjadinya pembelian suara ataupun politik uang yang menyasar para penyelenggara. 

"Saya lebih menekankan pada tahapan penghitungan dari rekapitulasi suara, di situ kemudian apa menjadi sangat krusial terjadinya termasuk pembelian suara atau politik uang. Seperti ini yang menyasar atau penyelenggara, apalagi kalau kita bicara dalam konteks Pilpres seperti sekarang ini ada intimidasi dan seterusnya dari kelompok-kelompok tertentu kepada penyelenggara," ujarnya. ****