Kasus Pungli di Sekolah Negeri Semakin Marak, Begini Tanggapan Anggota Komisi X DPR
2. Transparansi Informasi dalam Pengelolaan Dana
Menurutnya, pengelolaan dana ini perlu adanya transparansi. Seperti dalam pengelolaan dana BOS, KIP, dan lainnya yang perlu dilakukan oleh setiap sekolah. Dengan adanya transparansi terkait pemanfaatan dana, menurutnya hal itu tentu akan lebih bisa diterima masyarakat. Serta perlu adanya target-target yang dicapai sebagai bentuk komitmen dari kesepakatan bersama.3. Perlu Adanya Pengawasan Bersama
Perlu adanya pengawasan bersama dari masyarakat terkait bantuan operasional sekolah yang menurutnya harus ada. Hal ini agar masyarakat dapat memahami secara lengkap darimana dana pendidikan berasal. Apakah bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten atau Kota serta kekurangannya. “Saya bilang tirulah seperti masjid-masjid yang membuat ataupun lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan agama, yang membuat pengumuman penggunaan dari dana baik itu yang penerimaan maupun pengeluaran,” ucapnya.BACA JUGA : PPDB Jawa Barat 2022, Bantuan Rp 2,7 Juta untuk Siswa Kurang Mampu di Sekolah SwastaTerakhir, Kemendikbud ristek sebagai mitra pun ditegur karena kerap kali jarang berkomunikasi dengan Komisi X DPR RI tentang bantuan-bantuan yang turun dan tidak hanya berbicara soal pungli. Sehingga berbagai masalah termasuk kasus pungli di Sekolah Negeri bisa segera ditelusuri secara bersama terkait penyebab dan solusinya.****
