Berita
Kerja Paksa di China telah Diakui oleh Pakar PBB: 11 Negara Ini Masuk Dalam Pelanggaran HAM Paling Sadis
Anasya Adeliani
Kerja Paksa di China telah Diakui oleh Pakar PBB: 11 Negara Ini Masuk Dalam Pelanggaran HAM Paling Sadis
HARIANE - Tuduhan kerja paksa di China selama ini, akhirnya diakui oleh PBB. Pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas telah terjadi di wilayah Xinjiang barat China, kata pakar perbudakan PBB, yang kemudian memicu tanggapan keras dari Beijing.
Tomoya Obokata seorang pelapor khusus PBB membicarakan tentang bentuk-bentuk perbudakan kontemporer terkait kerja paksa di China, dan dirilis dalam sebuah laporan yang ia bagikan melalui akun Twitter-nya pada Selasa, 16 Agustus 2022.
"Pelapor Khusus menganggap masuk akal untuk menyimpulkan bahwa kerja paksa di antara Uyghur, Kazakh, dan etnis minoritas lainnya di sektor-sektor seperti pertanian dan manufaktur telah terjadi di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang di China," katanya.
Semua tuduhan kerja paksa di China dan pelecehan terhadap Uyghur serta kelompok minoritas Muslim lain nya di Xinjiang langsung ditepis dengan keras oleh negeri tirai bambu itu.
BACA JUGA : Ferrero Berhenti Membeli Minyak Sawit dari Sime Darby Malaysia, Benarkah Karena Ada Unsur Kerja Paksa?Laporan tersebut, tertanggal 19 Juli, tersedia untuk umum di perpustakaan dokumen PBB. Dua sistem "mandat negara" yang berada di Xinjiang, mengatakan: Sistem pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan kejuruan, di mana minoritas "ditahan dan dipaksa" penempatan kerja melalui sistem transfer tenaga kerja yang melibatkan pekerja pedesaan. “Meskipun program-program ini dapat menciptakan kesempatan kerja bagi minoritas dan meningkatkan pendapatan mereka, seperti yang diklaim oleh pemerintah, Pelapor Khusus menganggap bahwa indikator kerja paksa yang menunjuk pada sifat kerja paksa yang diberikan oleh masyarakat yang terkena dampak telah hadir dalam banyak kasus,” isi laporan setebal 20 halaman, yang juga mencakup isu-isu dan keprihatinan kontemporer terkait perbudakan di negara-negara lain. Kementerian luar negeri China pada Rabu, 17 Agustus 2022 mengulangi penyangkalan Beijing bahwa tidak pernah ada kerja paksa di China, Xinjiang, membela negara nya untuk melindungi hak-hak pekerja dan sangat mengkritik temuan laporan tersebut. "Seorang pelapor khusus memilih untuk percaya pada kebohongan dan disinformasi tentang Xinjiang yang disebarkan oleh AS dan beberapa negara Barat lainnya serta pasukan anti-China," jelas juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin dalam pengarahan harian di Beijing. Laporan Obokata terpisah dari laporan yang sangat ditunggu-tunggu tentang ”hak asasi manusia di Xinjiang” yang disiapkan oleh Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Michelle Bachelet, yang telah berjanji untuk menerbitkan nya sebelum ia meninggalkan kantor pada akhir bulan ini. Melansir dari laman Aljazeera, bulan lalu China telah berusaha untuk menghentikan formulir Bachelet yang berusaha merilis laporan nya.
