Berita , Nasional , D.I Yogyakarta

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Soroti Tantangan Besar Pendidikan Nasional Indonesia

profile picture Wahyu Turi
Wahyu Turi
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Soroti Tantangan Besar Pendidikan Nasional Indonesia
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berikan pernyataan di Hari Pendidikan Nasional. (Foto: Dok. PP Muhammadiyah)

 

HARIANE - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menggarisbawahi tantangan mendalam yang dihadapi pendidikan nasional Indonesia ke depan.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pendidikan nasional tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya luhur bangsa.

Haedar juga mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan terkait posisi Indonesia dalam Human Development Index (HDI) yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Tingkat daya saing bangsa dinilai juga masih berada di bawah rata-rata. Bahkan dalam hal kecerdasan, Indonesia masih terkendala dalam mencapai posisi yang diharapkan.

"Artinya, pendidikan nasional Indonesia masih belum setara dengan negara-negara lain," kata Haedar, Kamis, 2 Mei 2024.

Ia menekankan bahwa tugas para perumus kebijakan pendidikan nasional adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan hingga mencapai tingkat unggul dan berkelanjutan. 

Menurutnya, proses ini membutuhkan komitmen yang kuat, karena pendidikan merupakan proses jangka panjang dan strategis yang memerlukan konsistensi.

Di satu sisi, pergantian menteri pendidikan adalah hal yang biasa, namun pentingnya kesinambungan dalam kebijakan pendidikan nasional tidak boleh terganggu.

Selain itu, Haedar menyoroti peran penting sektor swasta dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama yang berbasis pada gerakan sosial-keagamaan.

Lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Taman Siswa memiliki sejarah panjang dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendidikan nasional serta perjuangan kemerdekaan.

“Maka menjadi naif bila ada pikiran-pikiran dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional memarjinalkan peran swasta kemasyarakatan-keagamaan, justru kebijakannya harus integratif dan proporsional,” tegasnya.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Dampak Hujan di Gunungkidul, Sungai Bawah Tanah Baron Meluap

Dampak Hujan di Gunungkidul, Sungai Bawah Tanah Baron Meluap

Sabtu, 29 Maret 2025
Pantau Pos Pengamanan di Tugu Yogyakarta, Hasto Wardoyo Sebut Lalu Lintas H-3 Lebaran ...

Pantau Pos Pengamanan di Tugu Yogyakarta, Hasto Wardoyo Sebut Lalu Lintas H-3 Lebaran ...

Jumat, 28 Maret 2025
Tinjau Stasiun Tugu Yogyakarta, Kapolri Sebut Puncak Arus Mudik Terjadi Jumat Malam

Tinjau Stasiun Tugu Yogyakarta, Kapolri Sebut Puncak Arus Mudik Terjadi Jumat Malam

Jumat, 28 Maret 2025
Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Gunungkidul Terendam Banjir

Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Gunungkidul Terendam Banjir

Jumat, 28 Maret 2025
Puluhan Rumah di Imogiri Terendam Banjir Imbas Kali Celeng Meluap

Puluhan Rumah di Imogiri Terendam Banjir Imbas Kali Celeng Meluap

Jumat, 28 Maret 2025
Kunjungan ke Jogja, Wapres Gibran Tinjau Pembangunan Pasar Terban

Kunjungan ke Jogja, Wapres Gibran Tinjau Pembangunan Pasar Terban

Jumat, 28 Maret 2025
Selalu Lebih Awal, Berikut Jadwal Idul Fitri Jemaah Aolia Tahun Ini

Selalu Lebih Awal, Berikut Jadwal Idul Fitri Jemaah Aolia Tahun Ini

Jumat, 28 Maret 2025
Aksi Pencurian Beras Zakat Fitrah di Gunungkidul Terekam CCTV, Pelaku Merupakan Warga Setempat

Aksi Pencurian Beras Zakat Fitrah di Gunungkidul Terekam CCTV, Pelaku Merupakan Warga Setempat

Jumat, 28 Maret 2025
Dishub Gunungkidul Gelar Ramp Check Angkutan Umum untuk Lebaran, Ini Hasilnya

Dishub Gunungkidul Gelar Ramp Check Angkutan Umum untuk Lebaran, Ini Hasilnya

Jumat, 28 Maret 2025
Layanan Publik di Sleman Tidak Libur Selama Lebaran, Disdukcapil Buka Pelayanan Terbatas

Layanan Publik di Sleman Tidak Libur Selama Lebaran, Disdukcapil Buka Pelayanan Terbatas

Kamis, 27 Maret 2025