Berita , Nasional , D.I Yogyakarta

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Soroti Tantangan Besar Pendidikan Nasional Indonesia

profile picture Wahyu Turi
Wahyu Turi
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Soroti Tantangan Besar Pendidikan Nasional Indonesia
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berikan pernyataan di Hari Pendidikan Nasional. (Foto: Dok. PP Muhammadiyah)

 

HARIANE - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menggarisbawahi tantangan mendalam yang dihadapi pendidikan nasional Indonesia ke depan.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pendidikan nasional tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya luhur bangsa.

Haedar juga mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan terkait posisi Indonesia dalam Human Development Index (HDI) yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Tingkat daya saing bangsa dinilai juga masih berada di bawah rata-rata. Bahkan dalam hal kecerdasan, Indonesia masih terkendala dalam mencapai posisi yang diharapkan.

"Artinya, pendidikan nasional Indonesia masih belum setara dengan negara-negara lain," kata Haedar, Kamis, 2 Mei 2024.

Ia menekankan bahwa tugas para perumus kebijakan pendidikan nasional adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan hingga mencapai tingkat unggul dan berkelanjutan. 

Menurutnya, proses ini membutuhkan komitmen yang kuat, karena pendidikan merupakan proses jangka panjang dan strategis yang memerlukan konsistensi.

Di satu sisi, pergantian menteri pendidikan adalah hal yang biasa, namun pentingnya kesinambungan dalam kebijakan pendidikan nasional tidak boleh terganggu.

Selain itu, Haedar menyoroti peran penting sektor swasta dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama yang berbasis pada gerakan sosial-keagamaan.

Lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Taman Siswa memiliki sejarah panjang dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendidikan nasional serta perjuangan kemerdekaan.

“Maka menjadi naif bila ada pikiran-pikiran dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional memarjinalkan peran swasta kemasyarakatan-keagamaan, justru kebijakannya harus integratif dan proporsional,” tegasnya.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Lakalantas Simpang tiga Sogan, Tiga Orang Jadi Korban

Lakalantas Simpang tiga Sogan, Tiga Orang Jadi Korban

Kamis, 21 November 2024 23:06 WIB
Dukungan bagi Pasangan Calon Agung-Ambar Makin Bertambah

Dukungan bagi Pasangan Calon Agung-Ambar Makin Bertambah

Kamis, 21 November 2024 22:38 WIB
Paslon Marija-Yusron Gelar Kampanye di Pasar Bendungan

Paslon Marija-Yusron Gelar Kampanye di Pasar Bendungan

Kamis, 21 November 2024 21:44 WIB
Novida-Rini Dapatkan Dukungan dari Forum Silaturahmi Kyai Kampung

Novida-Rini Dapatkan Dukungan dari Forum Silaturahmi Kyai Kampung

Kamis, 21 November 2024 21:34 WIB
Paslon Heroe-Pena Gelar Konser Akbar di Hari Terakhir Kampanye Pilkada, Sejumlah Musisi Lokal ...

Paslon Heroe-Pena Gelar Konser Akbar di Hari Terakhir Kampanye Pilkada, Sejumlah Musisi Lokal ...

Kamis, 21 November 2024 18:38 WIB
PDIP Kulon Progo Dukung Pilkada Bermartabat dan Terhormat Tanpa Politik Uang

PDIP Kulon Progo Dukung Pilkada Bermartabat dan Terhormat Tanpa Politik Uang

Kamis, 21 November 2024 18:00 WIB
Ribuan Personel Satlinmas Amankan Pilkada Jogja

Ribuan Personel Satlinmas Amankan Pilkada Jogja

Kamis, 21 November 2024 17:50 WIB
Sidang Putusan Mantan Direktur PT Taru Martani, Terdakwa Dipidana Penjara 8 Tahun

Sidang Putusan Mantan Direktur PT Taru Martani, Terdakwa Dipidana Penjara 8 Tahun

Kamis, 21 November 2024 17:40 WIB
Dispar Bantul Bakal Gelar Pentas Sendratari di Parangkusumo, Catat Tanggalnya

Dispar Bantul Bakal Gelar Pentas Sendratari di Parangkusumo, Catat Tanggalnya

Kamis, 21 November 2024 17:15 WIB
Kata Yusril Soal ‘Pembebasan’ Mary Jane Veloso : Banyak yang Salah Mengerti

Kata Yusril Soal ‘Pembebasan’ Mary Jane Veloso : Banyak yang Salah Mengerti

Kamis, 21 November 2024 14:14 WIB