Berita , Nasional , D.I Yogyakarta

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Soroti Tantangan Besar Pendidikan Nasional Indonesia

profile picture Wahyu Turi
Wahyu Turi
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Soroti Tantangan Besar Pendidikan Nasional Indonesia
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berikan pernyataan di Hari Pendidikan Nasional. (Foto: Dok. PP Muhammadiyah)

 

HARIANE - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menggarisbawahi tantangan mendalam yang dihadapi pendidikan nasional Indonesia ke depan.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa pendidikan nasional tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya luhur bangsa.

Haedar juga mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan terkait posisi Indonesia dalam Human Development Index (HDI) yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Tingkat daya saing bangsa dinilai juga masih berada di bawah rata-rata. Bahkan dalam hal kecerdasan, Indonesia masih terkendala dalam mencapai posisi yang diharapkan.

"Artinya, pendidikan nasional Indonesia masih belum setara dengan negara-negara lain," kata Haedar, Kamis, 2 Mei 2024.

Ia menekankan bahwa tugas para perumus kebijakan pendidikan nasional adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan hingga mencapai tingkat unggul dan berkelanjutan. 

Menurutnya, proses ini membutuhkan komitmen yang kuat, karena pendidikan merupakan proses jangka panjang dan strategis yang memerlukan konsistensi.

Di satu sisi, pergantian menteri pendidikan adalah hal yang biasa, namun pentingnya kesinambungan dalam kebijakan pendidikan nasional tidak boleh terganggu.

Selain itu, Haedar menyoroti peran penting sektor swasta dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama yang berbasis pada gerakan sosial-keagamaan.

Lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Taman Siswa memiliki sejarah panjang dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendidikan nasional serta perjuangan kemerdekaan.

“Maka menjadi naif bila ada pikiran-pikiran dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional memarjinalkan peran swasta kemasyarakatan-keagamaan, justru kebijakannya harus integratif dan proporsional,” tegasnya.

Ads Banner

BERITA TERKINI

Kecelakaan Tunggal di Gunungkidul, Pesepeda Asal Bantul Meninggal Dunia

Kecelakaan Tunggal di Gunungkidul, Pesepeda Asal Bantul Meninggal Dunia

Sabtu, 19 April 2025
Puluhan Ribu Jemaah Haji 2025 Ikut Murur dan Tanazul, Begini Skemanya

Puluhan Ribu Jemaah Haji 2025 Ikut Murur dan Tanazul, Begini Skemanya

Sabtu, 19 April 2025
Hilang Kendali, Mobil Listrik Tabrak Puluhan Motor di Sunter Jakut

Hilang Kendali, Mobil Listrik Tabrak Puluhan Motor di Sunter Jakut

Sabtu, 19 April 2025
Harga Emas Antam Hari ini Sabtu 19 April 2025 Mulai Naik atau Turun ...

Harga Emas Antam Hari ini Sabtu 19 April 2025 Mulai Naik atau Turun ...

Sabtu, 19 April 2025
Harga Emas Perhiasan Hari ini Sabtu 19 April 2025 Naik atau Turun? Berikut ...

Harga Emas Perhiasan Hari ini Sabtu 19 April 2025 Naik atau Turun? Berikut ...

Sabtu, 19 April 2025
Hadapi Musim Kemarau, BPBD Gunungkidul Siapkan Ribuan Tangki Air Bersih

Hadapi Musim Kemarau, BPBD Gunungkidul Siapkan Ribuan Tangki Air Bersih

Jumat, 18 April 2025
Harga Emas Antam Hari ini Jumat 18 April 2025 Turun Rp 10.000 Per ...

Harga Emas Antam Hari ini Jumat 18 April 2025 Turun Rp 10.000 Per ...

Jumat, 18 April 2025
Harga Emas Perhiasan Hari ini Jumat 18 April 2025 Melesat! Cek Rinciannya Disini

Harga Emas Perhiasan Hari ini Jumat 18 April 2025 Melesat! Cek Rinciannya Disini

Jumat, 18 April 2025
Upaya Cegah Penyebaran Antraks, Pemkab Gunungkidul Akan Batasi Lalu Lintas Ternak

Upaya Cegah Penyebaran Antraks, Pemkab Gunungkidul Akan Batasi Lalu Lintas Ternak

Jumat, 18 April 2025
Kucing, Jadi Penyebab Kecelakaan lalu lintas di Kulon Progo

Kucing, Jadi Penyebab Kecelakaan lalu lintas di Kulon Progo

Jumat, 18 April 2025