Pakar UGM Soal 100 Hari Pemerintahan Prabwowo-Gibran: Minim Kejelasan Perencanaan dan Kinerja di Lapangan

HARIANE - Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, publik menyoroti pengambilan kebijakan yang dilakukan era pemerintahan ini, baik di bidang hukum, ekonomi, dan politik.

Tidak jarang menuai kritik terkait kebijakan blunder yang dilakukan oleh para menteri di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran dan menurunnya daya beli masyarakat.

Kinerja pemerintahan pun dinilai belum berjalan efektif, dan berbagai program yang dijalankan masih minim kejelasan soal perencanaan dan tingkat implementasi di lapangan.

Di bidang supremasi hukum, penguatan demokrasi, dan ketatanegaraan, Dosen Fakultas Hukum Dr. Hendry Noor Julian menyoroti melemahnya sistem check and balance dalam pemerintahan saat ini.

Mengutip teori Donald Black dalam The Behavior of Law, ia menyebutkan bahwa kedekatan politik bisa membuat hukum kehilangan daya berlakunya.

Hal itu merujuk pada dominasi koalisi di parlemen yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

“Alih-alih menjadi mekanisme kontrol, hubungan eksekutif dan legislatif saat ini cenderung bersifat partnership,” kata Hendry dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk "Dari Janji ke Aksi: 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Jumat, 7 Februari 2025.

Di awal pemerintahan, kata Hendry, ide Prabowo yang akan memaafkan koruptor menuai banyak kritik dan kecaman.

Sebab, menurut perspektif hukum, status seseorang sebagai koruptor harus didasarkan pada putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Jika benar ada mekanisme yang memungkinkan koruptor bebas setelah mengembalikan uang negara, hal ini akan menimbulkan banyak persoalan, terutama dalam hal penegakan hukum dan keadilan.

“Kalau melihat pranata dan aparat yang ada sekarang, saya bahkan kurang yakin di atas 20 persen kebijakan ini bisa berhasil,” terangnya.

Sementara itu, melalui kacamata politik, Dr. Mada Sukmajati dari Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM menilai bahwa janji-janji dalam Asta Cita atau delapan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran masih belum terealisasi secara konkret.