Pakar UGM Soal 100 Hari Pemerintahan Prabwowo-Gibran: Minim Kejelasan Perencanaan dan Kinerja di Lapangan

Ia menyebut beberapa program seperti makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembangunan sekolah unggul masih minim kejelasan dalam perencanaan dan eksekusi.

“Kalau kita bicara program dengan hasil terbaik dan cepat, seharusnya dalam 100 hari ini desainnya sudah jelas. Tapi kenyataannya, implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” jelas Mada.

Di sisi lain, Mada juga mempertanyakan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun realisasi kebijakan masih terbatas.

“Approval rating 80 persen ini jadi tanda tanya besar. Apakah karena masyarakat masih optimistis terhadap pemerintah, ataukah survei dilakukan dalam konteks tertentu yang mendukung hasil tersebut?” katanya.

Dalam konteks politik, Mada menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih mencari keseimbangan dalam dinamika kekuasaan dan kepentingan oligarki.

Konstelasi hubungan antara penguasa dan pengusaha tengah mengalami rekonfigurasi, dengan jejaring ekonomi-politik masa lalu dan baru saling bernegosiasi untuk menentukan dominasi dalam kebijakan pemerintahan saat ini.

Mada juga menanggapi kebijakan Presiden Prabowo yang mengandalkan jejaring militer dalam mendukung program pemerintah.

Ia beranggapan bahwa pilihan ini masuk akal karena jejaring politik dan birokrasi yang terbatas membuat tentara menjadi alat utama dalam mendistribusikan program-program prioritas, seperti makan siang gratis.

“Meski demikian, langkah ini juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam aspek hukum dan demokrasi,” imbuhnya.

Soal kebijakan penghapusan utang UMKM, petani, dan nelayan, juga tidak luput dikritisi oleh Ekonom UGM, Dr. Yudistira Hendra Permana.

Ia menganggap kebijakan ini lebih sebagai langkah desperatif ketimbang solusi jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian.

“Apakah ini langkah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, atau justru tanda bahwa pemerintah sudah kehabisan opsi?” selidiknya.