HARIANE - Pemerintah Kota Yogyakarta menerima Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BPD DIY senilai Rp 710 juta.
Agenda tersebut bertujuan untuk menguatkan komitmen bersama dan kerjasama berkelanjutan antar semua pemangku kepentingan untuk keberhasilan program pembangunan Kota Yogya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu kegiatan ini sebagi upaya percepatan perwujudan transformasi Pembangunan Kota Yogyakarta yang mendukung viso Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2024-2045.
Program CSR bertajuk Gandeng Gendong PT BPD DIY Tahun 2024 lebih tepatnya dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Purbayan dan renovasi balai pertemuan warga di Kelurahan Prawirodirjan serta Kelurahan Muja Muju dengan jumlah renovasi tiga balai pertemuan.
Program ini juga menyasar pada penguatan ekonomi masyarakat berupa dukungan pengadaan sarana, prasarana pasar dan peralatan penunjang keamanan pasar sentul serta pengembangan pasar rakyat musium perjuangan Kemantren Mergangsan, peningkatan kualitas pendidikan berupa bantuan pengadaan sarana prasarana PAUD di Kelurahan Pakuncen, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah.
Adapun nilai bantuan CSR tersebut dialokasikan untuk empat kategori, yaitu Bidang Sosial sebesar Rp 103.332.000 yang dipergunakan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp 20 juta dan renovasi Balai Pertemuan Warga sejumlah Rp 83.332.000; Bidang Pendidikan sejumlah Rp 15 juta berupa pengadaan sarana prasarana PAUD; Bidang Ekonomi sebesar Rp 237.768.000 berupa pengadaan sarana prasarana pengembangan pasar rakyat; Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp 359.900.000 untuk aktifasi dan pengembangan forum bank sampah sejumlah Rp 102.450.000, pengembangan laboratorium pengelolaan sampah berkarbonasi sejumlah Rp 151.450.000, dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah TPS3R sejumlah Rp 100 juta.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto menyampaikan, kolaborasi pelaku usaha dan Pemkot Yogya sejalan dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan TSLP, di mana pelaku dunia usaha berkewajiban untuk berkomitmen dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku dunia sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap Badan Usaha (BUMN/BUMD) memiliki tanggungjawab untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial.
Menurutnya, program CSR dari Bank BPD DIY ini membantu Pemkot Yogya untuk peningkatan kualitas di berbagai sektor. Hal ini mengingat Kota Yogya sebagai wajah dari Provinsi DIY yang mempunyai peranan penting untuk menggaet wisatawan.
Tentunya dengan status tersebut Kota Yogya perlu melalukan perbaikan secara terus menerus baik itu di sektor pariwisata, pendidikan, dan perekonomian. Namun di balik itu semua bermuara pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogya, serta meningkatkan pendapatan masyarakat bawah.
“Yang pasti apa yang dilakukan Bank BPD DIY melalui program CSR-nya membantu kepentingan-kepentingan yang menjadi tanggungjawab kami di Koya Yogyakarta,” kata Sugeng, Selasa (25/6).
“TSLP ini merupakan hak prerogratif semua perusahaan. Namun banyak dibawa ke kepentingan Kota. Artinya dintara hak dan kewenangan Bank BPD DIY, secara penuh kesadaran dikembalikan untuk membantu permasalahan di Kota Yogya,” sambungnya.
