Peringati HUT ke 78 RI, IPNU IPPNU Bantul Gelar Sarasehan Kebinekaan

HARIANE - IPNU IPPNU Bantul yang merupakan generasi Z dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Sarasehan Kebinekaan pada Sabtu, 19 Agustus 2023 di Joglopring Santan Pajangan, Bantul, Yogyakarta.

Acara yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke 78 RI tersebut dihadiri oleh sejuumlah elemen masyarakat Bantul dari perwakilan OKP (Organisasi Kepemudaan), ormas, mahasiswa, relawan, dan pegiat media sosial. 

Tujuan dari acara NU di Bantul selain menjalin silaturahmi antar organisasi dalam rangka mengisi kemerdekaan adalah untuk mengajak generasi muda untuk menjadi pelopor mewujudukan pemilu yang damai. 

Agenda Sarasehan IPNU IPPNU Bantul 

Danil Mawardi selaku Ketua IPNU Kab. Bantul menerangkan tema yang diangkat dalam sarasehan adalah "Merajut Ukhuwah Wathaniyah di tengah Potensi Ancaman Politik Identitas Jelang Kampanye Pemilu 2024". 

Ukhuwah wathaniyah sendiri bermakna ikatan persaudaraan yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya maupun agama. 

Dampak dari Politik Identitas adalah rusaknya persatuan di masyarakat, polarisasi agama, intoleransi, serta konflik sosial. 

Oleh karena itu, menjelang tahapan kampanye Pemilu 2024 selaku generasi muda menginginkan persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga, sehingga dampak situasi politik nantinya dapat diminimalisir.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Bantul khususnya generasi muda bisa berperan bersama-sama sebagai pelopor dalam mewujudkan pemilu yang damai, sejuk dan bermartabat", terang Danil.

Dalam sarasehan tersebut menghadirkan dari Bawaslu DIY dan Civitas Akademika UII Yogyakarta. Pada kesempatannya Komisioner Bawaslu DIY Sutrisnowati, SH, MH., M.Psi menyampaikan bahwa pemilih milenial di DIY ada sekitar 51 persen, semua memiliki peran dalam menentukan hasil pemilu yang berintegritas, bisa melalui media sosial yang positif. 

"Generasi muda akan menjadi pelopor untuk mencegah adanya praktek politik identitas, melalui komunitas generasi muda menjadi salah satu pioner dalam pencegahan. Kemudian saat proses pemilu bukan lagi menjadi pelopor namun menjadi pelapor, dimana adanya pelanggran pada proses pemilu", jelas Sutrisnowati. 

"Secara akademis politik identitas tidak dapat terhindar karena dimana masyarakat Indonesia memang terkelompok kelompok mulai dari agama suku dan ras namun demikian yang harus kita hindari yaitu jangan sampai keberagaman ini ditumpangi menjadi alat penyebar kebencian kepada lawan politik melalu suku agama dan ras", terang Dian Kus yang kesehariannya mengajar di Fakultas Hukum UII.