HARIANE – Puluhan pelajar dari Kabupaten Gunungkidul mendaftarkan diri sebagai calon siswa Sekolah Rakyat yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gunungkidul, Herjun Pangaribowo, mengungkapkan, berdasarkan pendataan dan identifikasi yang dilakukan oleh petugas pendamping PKH, terdapat 43.080 siswa miskin di Gunungkidul yang tercatat dalam sistem Dapodik dan data Kemensos.
Dari jumlah tersebut, setelah dilakukan identifikasi lanjutan, ada 2.433 siswa kelas 9 dari keluarga miskin yang berpeluang untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi di Sekolah Rakyat.
"Setelah kami lakukan pendekatan dan pendampingan, sampai dengan hari ini ada 25 pelajar dari Gunungkidul yang mendaftarkan diri sebagai calon siswa Sekolah Rakyat," kata Herjun Pangaribowo, Senin (28/04/2025) saat dihubungi.
Ia menjelaskan, para siswa ini telah mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkan berkas untuk mendaftar sebagai calon siswa Sekolah Rakyat di DIY.
Nantinya, setelah masa pendaftaran ditutup, seleksi administrasi dan seleksi lanjutan akan dijalani oleh para pelajar.
"Pendaftarannya sampai 30 April 2025 ini melalui link Kemensos. Nanti juga akan diseleksi mulai dari seleksi administrasi hingga seleksi lanjutan. Aspek seleksi lanjutan itu apa dan bagaimana, kami belum ada informasi lebih lanjut," tandasnya.
Di DIY, Sekolah Rakyat jenjang SMA akan berlokasi di dua tempat. Lokasi pertama berada di Balai Terpadu dr. Soeharso Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dengan kuota sebanyak 100 siswa.
Sedangkan lokasi kedua berada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Purwomartani, Kalasan, Sleman, yang menyediakan kuota untuk 50 siswa.
Herjun menambahkan, program Sekolah Rakyat ini merupakan gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sementara Eksisting Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat ini bukan sekadar bentuk bantuan, tetapi menjadi jembatan penting bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk tetap bisa mengenyam pendidikan secara gratis dan menggapai masa depan yang lebih baik.
“Ini kesempatan emas. Kita ingin memastikan tidak ada siswa miskin yang kehilangan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” jelasnya.
