Berita , D.I Yogyakarta

Sidang Putusan Kasus TKD Caturtunggal, Andi Sofyan Dijatuhi 4,5 Tahun Penjara

profile picture Wahyu Turi
Wahyu Turi
Sidang Putusan Kasus TKD Caturtunggal, Andi Sofyan Dijatuhi 4,5 Tahun Penjara
Sidang putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Andi Sofyan atas kasus pemanfaatan TKD Caturtunggal. (Foto: Kejati DIY)

HARIANE - Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan sidang putusan pada Kamis, 8 Agustus 2024 terhadap terdakwa Andi Sofyan atas perkara mafia tanah dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

Untuk diketahui Andi Sofyan selaku Kepala Seksi Keamanan Jagabaya Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman terlibat dalam penyelewengan TKD bersama Robinson Saalino dan Agus Santoso (terdakwa/terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023.

Dalam hal ini Andi Sofyan tidak melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan TKD Caturtunggal, sehingga Robinson Saalino menggunakan TKD Caturtunggal dengan sertipikat Hak Pakai Nomor 00559/Caturtunggal atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal tanpa ijin Gubernur DIY, memanfaatkan TKD diluar peruntukkan, yakni untuk rumah hunian sehingga mengakibatkan Kalurahan Caturtunggal kehilangan haknya berupa pendapatan kalurahan.

“Perbuatan terdakwa Andi Sofyan, S.P, M.Pd telah merugikan keuangan negara cq. Desa Caturtunggal sebesar Rp 2.952.002.940,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Herwatan, Kamis, 8 Agustus 2024.

Pada Rabu, 19 Juni 2024 lalu, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutannya, antara lain menyatakan terdakwa Andi Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama"; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Sofyan dengan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Tuntutan lainnya adalah menetapkan terdakwa Andi Sofyan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175 juta dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita untuk membayar uang pengganti. 

“Apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama empat tahun,” terangnya.

Lebih lanjut Herwatan menyampaikan, pada Kamis, 8 Agustus 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan menyatakan terdakwa Andi Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Sofyan dengan pidana penjara selama empat tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Menghukum terdakwa Andi Sofyan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175 juta dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk membayar uang pengganti. Dan apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama satu tahun.

“Menyatakan barang bukti nomor 135 terlampir dalam berkas perkara, barang bukti nomor 3651 dikembalikan kepada Primasworo Armaran Tika, barang bukti nomor 52 dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Prov. DIY melalui Wahyu Budinugroho. Dan Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp lima ribu,” pungkasnya.****

1
Ads Banner

BERITA TERKINI

Gaji Pamong Kalurahan di Gunungkidul Naik Rp 70 Ribu

Gaji Pamong Kalurahan di Gunungkidul Naik Rp 70 Ribu

Sabtu, 18 Januari 2025 17:45 WIB
Tabrakan Motor vs Sepeda Listrik di Demak Memakan Korban Jiwa, Begini Kronologinya

Tabrakan Motor vs Sepeda Listrik di Demak Memakan Korban Jiwa, Begini Kronologinya

Sabtu, 18 Januari 2025 16:16 WIB
Kabar Gembira! Jamaah Indonesia Tak Menempati Mina Jadid saat Puncak Haji

Kabar Gembira! Jamaah Indonesia Tak Menempati Mina Jadid saat Puncak Haji

Sabtu, 18 Januari 2025 15:20 WIB
Harga Emas Perhiasan Hari ini Sabtu 18 Januari 2025 Naik atau Turun? Cek ...

Harga Emas Perhiasan Hari ini Sabtu 18 Januari 2025 Naik atau Turun? Cek ...

Sabtu, 18 Januari 2025 10:36 WIB
Harga Emas Antam Hari ini Sabtu 18 Januari 2025 Turun, Berikut Rinciannya

Harga Emas Antam Hari ini Sabtu 18 Januari 2025 Turun, Berikut Rinciannya

Sabtu, 18 Januari 2025 10:35 WIB
DLH Cabut Laporan, Pelaku Pencurian Kayu di Gunungkidul Dibebaskan

DLH Cabut Laporan, Pelaku Pencurian Kayu di Gunungkidul Dibebaskan

Sabtu, 18 Januari 2025 08:22 WIB
Garuda Pertiwi Melangkah Mantap Menuju Piala Asia Futsal Wanita 2025, Siap rebut Juara ...

Garuda Pertiwi Melangkah Mantap Menuju Piala Asia Futsal Wanita 2025, Siap rebut Juara ...

Jumat, 17 Januari 2025 21:54 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025: Indonesia Cukur India 6-0

Hasil Kualifikasi Piala Asia Futsal Wanita 2025: Indonesia Cukur India 6-0

Jumat, 17 Januari 2025 18:42 WIB
Pelaku Pencurian Kayu di Gunungkidul Ajukan Permohonan, Polisi Tangguhkan Penahanan

Pelaku Pencurian Kayu di Gunungkidul Ajukan Permohonan, Polisi Tangguhkan Penahanan

Jumat, 17 Januari 2025 16:55 WIB
Guru Besar UGM Setujui Usulan Program MBG Pakai Dana Zakat, Asalkan Akuntanbilitasnya Tetap ...

Guru Besar UGM Setujui Usulan Program MBG Pakai Dana Zakat, Asalkan Akuntanbilitasnya Tetap ...

Jumat, 17 Januari 2025 15:54 WIB