Berita
Soal Sengketa Tanah Adat di IKN, AHY: Pembangunan Tetap Jalan, Masyarakat Tak Boleh Jadi Korban
HARIANE - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menanggapi soal isu sengketa tanah adat di IKN.
Ia menyebut bahwa Presiden RI Joko Widodo berpesan agar pembangunan bisa berjalan dengan baik di IKN.
"Pak Presiden Joko Widodo juga selalu menekankan pembangunan harus bisa dijalankan dengan baik, kalau ada progress yang baik tentu semua bisa senang," terangnya ketika usai acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Gedung Ombudsman RI, Jakarta pada Kamis, 14 Maret 2024.
AHY menyampaikan bahwa pembangunan IKN yang berjalan sukses bisa berdampak baik terhadap masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.
"Jadi aspek ekonomi dan kesejahteraan menjadi kekuatan dari semangat pembangunan IKN itu sendiri," sambungnya.
Meski demikian, Menteri ATR/BPN itu juga menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan menimbulkan korban dari pihak masyarakat.
"Tapi saya juga sering mendapatkan arahan, yang jelas bagaimana jangan sampai itu semua kemudian menyebabkan masyarakat menjadi korban, apalagi diperlakukan tidak adil," ujarnya.
Oleh karena itu menurutnya jika ada masalah soal sengketa tanah di IKN harus dicarikan solusi yang bisa menguntungkan semua pihak yang terlibat.
AHY menuturkan proses penyelesaian sengketa tanah adat di IKN tidak hanya harus sesuai dengan aturan tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
"Kita juga harus memahami sejarahnya dan juga berbagai faktor lain, termasuk ada jalan untuk mencari win-win solution. Ada misalnya skema relokasi, ada penggantian rugi, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain," terang AHY.
Menteri ATR/BPN yang baru dilantik itu menyebut akan mempelajari dulu masalah sengketa lahan di IKN dan berkoordinasi dengan Otorita IKN sebagai pihak yang berwenang. Ia menegaskan bahwa tugas utamanya sebagai Menteri ATR/BPN adalah soal pembebasan lahan.
