Sudah Mendunia, Desa Wisata Nglanggeran Masih Hadapi Masalah Jalan Rusak dan Sinyal Lemah

HARIANE – Meski telah meraih pengakuan internasional sebagai salah satu desa wisata terbaik dunia, Desa Wisata Nglanggeran di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, masih dihadapkan pada persoalan mendasar seperti akses jalan yang rusak dan sinyal komunikasi yang lemah.

Hal ini terungkap saat Komisi B DPRD DIY melakukan kunjungan kerja ke lokasi, Rabu (9/7/2025), guna mendengar langsung aspirasi masyarakat setempat.

Desa Wisata Nglanggeran sendiri merupakan salah satu desa wisata yang berhasil meraih predikat sebagai desa wisata terbaik di dunia.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Mursidi, menjelaskan bahwa pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran sepenuhnya berbasis masyarakat.

Seluruh kebutuhan wisata, mulai dari homestay, kuliner, hingga layanan pemandu, disiapkan oleh warga setempat.

“Yang kami kelola bukan hanya Gunung Api Purba, tapi yang lebih penting adalah pengelolaan SDM. Saat ini kami masih mengalami kekurangan pemandu yang menguasai bahasa asing. Selain itu, akses jalan dan penerangan—khususnya dari Kalipentung menuju Nglanggeran—masih menjadi kendala utama,” jelas Mursidi.

Sementara itu, anggota Pokdarwis, Sugeng Handoko, menambahkan bahwa infrastruktur pendukung seperti listrik dan sinyal komunikasi juga perlu mendapat perhatian serius.

“Kami sangat sepakat bahwa akses menjadi isu penting dalam pariwisata. Masalah listrik yang sering padam dan sinyal yang belum merata menjadi hambatan dalam pelayanan wisata. Sebagai desa wisata percontohan, kami juga berharap ada peningkatan akomodasi seperti hotel, serta kebijakan yang mendukung promosi produk lokal seperti cokelat khas Nglanggeran,” terang Sugeng.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku wisata, dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan desa wisata.

Salah satu bentuk konkret yang diusulkan adalah mendorong hotel-hotel di DIY untuk menggunakan produk cokelat lokal dari Nglanggeran.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD DIY, Ismail Ishom, mendorong agar segala bentuk kebutuhan pengembangan desa wisata disampaikan secara formal melalui proposal, agar dapat diupayakan dalam pembahasan anggaran.

“Silakan usulkan secara resmi dalam bentuk proposal. Nanti akan kami kawal dan dorong agar bisa masuk dalam pembahasan anggaran di DPRD, dan bisa kami bahas terkait kebijakan yang mendukung kerja sama antara hotel dan pengusaha lokal,” ujar Ismail.