HARIANE – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar untuk diselesaikan. Salah satunya adalah permasalahan pemenuhan air bersih bagi warga Gunungkidul, khususnya yang berada di wilayah pinggiran dan daerah tinggi yang belum terjangkau PDAM maupun saluran air lainnya.
Sejumlah program telah digagas pemerintah untuk menangani persoalan ini, salah satunya dengan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (SPAMDes) dan program-program serupa lainnya.
Pada tahun 2025 ini, setidaknya ada 15 lokasi yang direncanakan akan dibangun SPAMDes oleh pemerintah sebagai upaya memperluas pelayanan air bersih bagi warga Gunungkidul.
Hingga pertengahan tahun, beberapa proyek pembangunan sudah berjalan, salah satunya berada di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar.
Ketua Kelompok Pengelola SPAM dan Sanitasi (KPSPAMS) Banyuku, Sutejo, mengatakan bahwa selama ini masih ada warganya di dua RT yang belum terjangkau jaringan pipa penyediaan air bersih.
Sehingga, saat musim kemarau seperti sekarang, warga harus membeli air tangki untuk kebutuhan minum, memasak, dan kebutuhan lainnya.
“Dengan adanya program ini, harapan kami permasalahan pemenuhan air di wilayah kami dapat terselesaikan. Warga tidak perlu membeli air tangki atau bahkan mengambil dari sungai dan sumber air lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” kata Sutejo.
Ia menjelaskan, sebenarnya wilayahnya sudah pernah mendapatkan program serupa. Namun, saat itu baru bisa mencakup dua RT.
Kini, pemerintah hadir untuk menambah satu bak reservoir agar mampu melayani seluruh warga di Padukuhan Kedungpoh Kidul.
“Dengan bantuan ini nantinya akan ada tiga bak reservoir sehingga sangat membantu warga yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau,” sambungnya.
Saat ini, pembangunan sarana air bersih telah mencapai sekitar 60 persen. Program ini merupakan bentuk pengembangan dari sistem yang sudah ada.
Nantinya, masing-masing saluran rumah hanya akan dikenakan tarif Rp3.000 per meter kubik, dengan pembayaran yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
