HARIANE — Perempuan Nahdliyin DIY yang tergabung dalam Fatayat NU mendeklarasikan ajakan kepada kaum perempuan untuk turut ambil bagian dalam Pemilu 2024 mendatang.
Deklarasi itu tertuang dalam lima poin, diantaranya menyinggung soal politik transaksional, kecaman terkait dengan politik uang, pelanggaran konstitusi, hingga dukungan untuk pemilu lima tahuan ini tidak memberikan dampak buruk bagi peradaban bangsa Indonesia khususnya perempuan.
Pengagas Deklarasi, Wasingatu Zakiyah menyebut perempuan khususnya para perempuan Nahdliyin memiliki prinsip untuk menentukan pemimpin yang akan dipilih tidak hanya ikut-ikutan, terbawa arus atau bahkan menjadi korban politik uang maupun transaksional.
“Perempuan Nahdliyin harus memiliki pendirian untu memilih, jangan hanya samina wa athona atau ikut-ikutan, bukan itu. Tapi, sadar akan hak-haknya, perempuan yang mampu membuat dan menentukan pilihan dalam pemilu lima tahunan ini,” ujarnya usai membacakan deklarasi di Gedung Koni DIY pada Sabtu, 3 Februari 2024.
Untuk menghindari kejadian yang tertuang dalam lima poin itu, Zakiyah mengedukasi para perempuan Nahdliyin mengenai pendidikan politik bagi warga Nahdliyin hingga pengurus cabang NU di tingkat kecamatan.
Hal ini menurutnya harus dilakukan untuk memberikan kesadaran pada perempuan terkait hak-hak yang mereka miliki, justru menjadi bagian dalam membangun peradaban
"Kita tidak boleh mengotori Pemilu ini hanya untuk tujuan sesaat, hanya untuk tujuan kekuasaan, tetapi lebih dari itu Pemilu lima tahunan ini adalah bagian dari upaya untuk membangun peradaban," ujarnya.
Sementara, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU DIY Maryam Fithriati menyebut pendidikan politik yang digulirkan hingga ke wilayah ini menjadi solusi. Hingga sampai saat ini ada beberapa kalangan yang masih kesulitan mengakses informasi soal politik.
Selain itu, Maryam menyebut pendidikan politik dapat menghindarkan mereka dari praktik politik uang atau politik transaksional.
“Kalau itu (politik transaksional) terjadi, artinya warga tidak dianggap karena hanya dianggap sebagai angka-angka. Tidak sebagai manusia yang punya aspirasi dan pikiran sendiri. Itu yang kami maksud politik yang tidak beretika,” ujarnya.
Sebelumnya, deklarasi hari ini juga turut menjadi penegasan bahwa warga Nahdliyin bebas memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani tanpa mendapatkan intervensi dari manapun.****
