Demo Apdesi Tuntut RUU Desa Disahkan, Ketua DPR Ungkap Pembahasan Lanjut Setelah Pemilu 2024

HARIANE - Demo Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesi) yang berlangsung hari ini Rabu, 31 Januari 2024 di depan gedung DPR RI menuntut agar RUU Desa disahkan.

Apdesi menuntut revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 yang akan terus diperjuangkan hingga revisi tersebut disahkan. 

Demo tersebut akhirnya berujung ricuh di mana sebagian massa berusaha merusak pagar gedung dengan cara dilempari barang keras hingga dibakar. 

Sementara itu dilansir dari laman DPR RI, Puan Maharani selaku Ketua DPR menyatakan bahwa pembahasan RUU Desa akan dilanjutkan setelah pemilu pada 14 Februari 2024 selesai dilaksanakan.

Hal tersebut diungkapkannya di depan 9 kepala desa yang menghadap Puan ketika melakukan kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah pada Selasa, 30 Januari 2024. 

Ia menjelaskan kepada kepala desa yang hadir bahwa mekanisme pembuatan keputusan di DPR tidak bisa dilakukan dengan singkat. 

Puan juga mengungkapkan anggota DPR sudah sepakat untuk melanjutkan pembahasan soal revisi UU Desa tersebut setelah pemiu. 

“Saat Rapat Paripurna, kita sudah sepakat, kan ini situasinya sedang Pemilu, jadi kita akan lanjutkan sampai selesai Pemilu nanti yang ini tinggal dua minggu lagi,” terang Puan.

Menurutnya, penundaan pembahasan RUU Desa dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan yang dikhawatirkan kades akan ikut terpolitisasi. 

DPR juga mempertimbangkan netralitas kades sehingga memutuskan lebih baik revisi UU Desa dibahas ketika situasi politik sudah tidak lagi memanas. Apalagi, kata Puan, Indonesia memiliki ribuan desa yang semuanya harus difasilitasi.

“Dan nggak semua warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau. Jadi harus diingat, kepentingannya untuk kepentingan Indonesia,” ujar Puan.

Ketua DPR pun meminta para kades yang hadir di Klaten tersebut untuk bersabar dan mengajak agar turut serta menyukseskan Pemilu 2024.