Berita

Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Melibatkan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia: Penuhi 11 Data Ini untuk Berantas Kemiskinan

profile picture Anasya Adeliani
Anasya Adeliani
Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Melibatkan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia: Penuhi 11 Data Ini untuk Berantas Kemiskinan
Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Melibatkan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia: Penuhi 11 Data Ini untuk Berantas Kemiskinan
HARIANE - Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Inisiatif pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi ini merupakan sinergi dan kolaborasi multi kementerian/lembaga dalam penyediaan data berkualitas.

Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi diharapkan dapat menyediakan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Petugas Regsosek tergabung dalam Gugus Tugas Pendataan yang berkoordinasi dengan Penyelenggara Satu Data Indonesia.
 
Kementerian/lembaga yang termasuk dalam gugus tugas meliputi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan awal Regsosek 2022 dimulai hari ini, 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022.
BPS selaku salah satu pelaksana mengemban tugas untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2022.
Cakupan pendataan awal Regsosek yaitu seluruh keluarga di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Melansir dari laman Kominfo, hasil Regsosek nantinya akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk.
Pengelolaan data hasil Regsosek dilakukan dengan prinsip integritas dan interopabilitas, sehingga hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pemangku kebijakan.
Dengan penggunaan data oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat desa/kelurahan, hasil Regsosek diharapkan mampu meningkatkan keefektifan berbagai program intervensi pemerintah.
Kegiatan Regsosek pun tidak sebatas pendataan, namun merupakan pengelolaan data secara berkelanjutan. Pemutakhiran data Regsosek akan dilakukan secara berkala dan mandiri melalui Monografi Digital Desa/Kelurahan.
Ads Banner

BERITA TERKINI

Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Perintah Tunda Ikut Retret, Waketum Gerindra: Kepala Daerah Tidak Hanya Mewakili Satu Kelompok ...

Jumat, 21 Februari 2025 23:10 WIB
Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Pembukaan Sekolah Tani Nasional 2025, Budi Djiwandono: Petani Butuh Peremajaan

Jumat, 21 Februari 2025 22:23 WIB
Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Wamendagri Sebut Ada 47 Kepala Daerah Tak Hadir Tanpa Keterangan di Retreat Akmil ...

Jumat, 21 Februari 2025 19:10 WIB
Jadi Bupati Sleman Didukung PDIP, Harda Kiswaya Tetap Berangkat Retret di Akmil Magelang

Jadi Bupati Sleman Didukung PDIP, Harda Kiswaya Tetap Berangkat Retret di Akmil Magelang

Jumat, 21 Februari 2025 18:36 WIB
Suasana di Akmil Magelang Jawa Tengah Jelang Retreat Kepala Daerah

Suasana di Akmil Magelang Jawa Tengah Jelang Retreat Kepala Daerah

Jumat, 21 Februari 2025 15:18 WIB
Cawe-Cawe Megawati Berlanjut, dari Era Jokowi ke Pemerintahan Prabowo

Cawe-Cawe Megawati Berlanjut, dari Era Jokowi ke Pemerintahan Prabowo

Jumat, 21 Februari 2025 15:17 WIB
Tingkatkan Pelayanan, KAI Commuter Luncurkan Kartu Disabilitas di Yogyakarta

Tingkatkan Pelayanan, KAI Commuter Luncurkan Kartu Disabilitas di Yogyakarta

Jumat, 21 Februari 2025 14:33 WIB
Nasib Kepala Daerah dari PDIP yang Sudah Tiba di Jogja, Hasto Wardoyo: Kita ...

Nasib Kepala Daerah dari PDIP yang Sudah Tiba di Jogja, Hasto Wardoyo: Kita ...

Jumat, 21 Februari 2025 14:20 WIB
Tunda Ikuti Retreat di Magelang, Bupati Gunungkidul: Kami Tegak Lurus Ketum Megawati

Tunda Ikuti Retreat di Magelang, Bupati Gunungkidul: Kami Tegak Lurus Ketum Megawati

Jumat, 21 Februari 2025 14:17 WIB
Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Hasto Wardoyo Tunggu Klarifikasi

Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Hasto Wardoyo Tunggu Klarifikasi

Jumat, 21 Februari 2025 12:40 WIB