Penyebaran Isu SARA di DIY Tinggi, Bawaslu Kerja Sama META untuk Penyaringan Konten

HARIANE - Jelang masa kampanye Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soroti soal penyebaran isu SARA di DIY yang tinggi. 

Kepala Bawaslu DIY, Mohammad Najib menyampaikan, tingkat kerawanan politisasi SARA di DIY berada di urutan ketiga se-Indonesia.

Hal tersebut disampaikan pada gelaran rapat kordinasi oleh Bawaslu Bantul bertema “Pelanggaran Politisasi SARA dalam Masa Kampanye Pemilu 2024”.

Kegiatan yang diselenggarakan Kamis, 23 November 2023 ini turut mengundang pimpinan partai politik, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan DPD se-Kabupaten Bantul.

Menurut Mohammad, tingginya isu SARA tidak lepas dari penggunaan media sosial yang sangat tinggi hingga memunculkan perselisihan antar individu bahkan antar kelompok.

“Di DIY kalau kita lihat penduduknya, apalagi ketambahan mahasiswa, pemakai medsos sangat tinggi. Dan itu rawan karena isu SARA lewat media sosial. Lewat hoaks, lewat ujaran kebencian,” terang Najib, Kamis, 23 November 2023.

Menurutnya, ada dampak buruk kaitannya politisasi SARA melalui media sosial. Yakni dapat mengakibatkan penerima pesan yang bernada SARA itu tidak dapat berpikir obyektif dan rasional saat memilih salah satu calon di kontestasi Pemilu.

Untuk menangkal maraknya isu SARA di media sosial, katanya, Bawaslu pusat telah bekerja sama dengan META untuk menyaring konten-konten yang mengarah ke isu SARA.

Bawaslu Soroti Media Online yang Bisa Berpotensi Menyebar Berita Hoaks

Di samping itu Bawaslu juga melakukan edukasi masyarakat agar memiliki kemampuan untuk menyaring informasi yang diterima.

“Sekarang hampir 90 persen dari portal berita online tidak terverifikasi Dewan Pers, sehingga sangat rawan untuk digunakan sesuatu yang tidak positif untuk kepentingan tertentu yang menguntungkan sebagian calon dan merugikan masyarakat,” katanya.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan bahwa sejauh ini isu SARA di Kabupaten Bantul belum merebak dan tergolong kondusif.