Seruan Moral Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, Ingatkan Aparatur Negara Tetap Netral

HARIANE - Sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan pernyataan sikap terkait kondisi politik Indonesia belakangan ini. Pernyataan ini sebagai seruan moral atas direduksinya demokrasi di Indonesia.

Koordinator seruan moral UIN Sunan Kalijaga, Achmad Uzair menyatakan akhir-akhir ini banyak perilaku yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Terlebih jelang Pemilu 2024 yang sudah di depan mata.

"Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara. Aparatur negara, yang seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan," kata Achmad, di halaman Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

Menurutnya, pemilu seharusnya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun dengan mengamati fenomena mutaakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif. Sehingga hal ini membuat lemahnya kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial.

Sementara, ada 6 point seruan moral yang dilakukan sivitas akademik UIN Sunan Kalijaga, pertama yakni mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi.

"Menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya. 

Kedua, mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan (kekerasan fisik maupun psikis), mewujudkan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adil. 

"Ketiga untuk terus mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial. Tujuannya demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi," tandasnya. 

Keempat menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.

"Kelima, mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang. Lebih dari itu menghormati pula perbedaan pilihan politik dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat," ujarnya. 

Terakhir, keenam menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas. ****