Berita , D.I Yogyakarta
Soal Gugatan Tersangka Mafia Tanah ke Mbah Tupon, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih Tegaskan Pemkab Lakukan Pengawalan Penuh
HARIANE - Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menegaskan pihaknya akan memberikan pengawalan hukum secara penuh kepada Mbah Tupon, warga Bangunjiwo, Kasihan korban mafia tanah. Ia menyatakan tim hukum siap menghadapi gugatan perdata yang dilayangkan kepada Mbah Tupon.
"Ya silakan saja, itu hak. Namun kita tahu siapa yang terdzolimi dan siapa yang menipu. Justru orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka malah menggugat, ini kan tidak logis. Tapi tidak apa-apa, nanti pengadilan yang membuktikan," kata Halim, Rabu (18/6/2025) kemarin.
Menurutnya, posisi Mbah Tupon sebagai korban sudah sangat jelas. Oleh karena itu, pemerintah memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga hak atas tanah Mbah Tupon benar-benar kembali ke tangan yang semestinya.
Di sisi lain, Halim juga memastikan bahwa pihaknya terus mendukung penyelesaian kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon. Ia memastikan bahwa Pemkab telah memfasilitasi upaya hukum dan pendampingan terhadap korban, termasuk penyediaan kuasa hukum dan tempat pertemuan tim advokat.
"Secara prinsip, pemerintah sudah berpihak dan terus mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera menyelesaikan kasus ini. Kami juga memfasilitasi rapat-rapat tim hukum Mbah Tupon di kantor bupati, termasuk lawyer yang disediakan oleh Pemkab maupun yang secara pribadi menawarkan bantuan," jelasnya.
Halim menambahkan, langkah hukum telah menunjukkan perkembangan signifikan. Para tersangka telah ditetapkan dan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu, sertifikat tanah milik Mbah Tupon yang sebelumnya dikuasai oleh tersangka juga telah disita oleh Polda DIY dan diblokir oleh BPN.
"Penguasaan sertifikat oleh pihak atas nama Indah Fatmawati sudah tidak berlaku. BPN sudah membatalkan alih kepemilikan. Secara hukum, sertifikat sah milik Mbah Tupon," ujarnya.
Namun, Halim menekankan bahwa Pemkab tidak memiliki kewenangan eksekusi atas sertifikat tersebut. Proses pengembalian tetap harus menunggu putusan resmi dari Pengadilan Negeri Bantul.
"Kami menghargai kerja-kerja APH. Kalau sudah proses hukum, ya APH, lembaga yudikatif, bukan eksekutif. Saya kan enggak bisa mengeksekusi," pungkasnya.
