Soroti Kekeringan di Gunungkidul dan Kulonprogo, DPRD DIY : Sumur Bor Proyek Pemerintah Banyak yang Tidak Berfungsi

HARIANE - Kondisi kekeringan di Gunungkidul dan Kulon Progo kini mendapatkan sorotan tajam dari DPRD DIY.

Pasalnya setiap kali musim kemarau tiba, masyarakat setempat selalu merasakan sulitnya mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhannya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengkritik, selama bertahun-tahun kekeringan selalu terjadi dan tidak ada tindakan jangka panjang dari pemerintah untuk menangani masalah itu.

Bahkan saat meninjau langsung di berbagai wilayah seperti Gedangsari, Pathuk, dan beberapa tempat di Ngawen serta dusun lain, Huda menuturkan banyak operasional sumur bor yang dibuat oleh pemerintah tidak berjalan  dengan baik, ada pula yang rusak sehingga kurang optimal untuk menyalurkan air bersih.

"Banyak dusun dusun terpaksa antri tanki air untuk menunggu dropping ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Saya meninjau sendiri di berbagai wilayah," kata Huda, Minggu, 24 September 2023.

Meskipun sampai saat ini sudah ada pengedropan air bersih ke daerah itu, Huda menyebut kondisi kekeringan di dua wilayah itu tetap sangat memprihatinkan.

Sebagian juga memutuskan untuk membeli air bersih dalam tanki 5000 liter guna memenuhi kebutuhannya dengan harga yang bervariasi antara Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu untuk beberapa KK. 

"Itu juga belum tentu tanki mau mengirimkan ke lokasi lokasi yang tinggi sehingga warga kesulitan. Ngedrop tanki bisa sampai jam 00.00 WIB malam atau sampai jam 01.00 WIB pagi. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena warga dapat air bersih antara 2 sampai 3 hari sekali, rata rata dari swadaya warga dan bantuan berbagai lembaga," jelasnya.

Huda juga mengaku heran mengapa banyak sumur BOR dari pemerintah yang tidak berfungsi.

Padahal biaya pengeboran dulunya rata rata mencapai Rp 500 jutaan dan sebelumnya juga menggunakan penelitian dan design pakar.

Terkait hal itu ia meminta kepada pemerintah agar serius dalam menangani masalah kekeringan itu karena kebanyakan wilayah yang alami kekeringan identik dengan wilayah miskin.

"Pemerintah mesti memperbaiki metode pemberian bantuan nya karena terlalu mahal dan banyak yang tidak berfungsi," tegas HUda.