Tak Ada Larangan, UGM Tetapkan SOP bagi Capres Cawapres Jika Melakukan Diskusi Publik

HARIANE - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito menegaskan bahwa UGM tidak melarang adanya diskusi publik terkait program-program yang akan dilakukan capres-cawapres, calon legislatif maupun partai politik jelang Pemilu 2024.

Sebagai Perguruan Tinggi, menurut Arie sudah sewajarnya terlibat dalam agenda nasional termasuk Pemilu.

Seperti pada pemilu sebelumnya, UGM selalu terlibat dalam setiap diskusi publik. Hal ini sebagai bentuk kontribusi dalam membangun kepentingan bangsa.

“Kalau UGM cuek itu malah bahaya, cuma bagaimana kita memerankan di dalam kontribusi itu. SOP itu hanya salah satu hal saja diantara sekian banyak hal kontribusi di dalam agenda nasional soal Pemilu,” terangnya dalam Diskusi Pojok Bulaksumur UGM, Jumat, 24 November 2023.

Terkait SOP yang diberlakukan oleh pihak UGM, Arie menyebutkan bahwa capres-cawapres, calon legislatif, dan partai politik tidak boleh membawa atribut pendukung kampanye (APK) dalam hal ini seperti bendera parpol, spanduk, dan lainnya. 

Selain itu, undangan diskusi langsung diberikan oleh pihak Rektorat UGM agar diskusi memiliki nilai yang bermanfaat. 

“Dari keputusan MK, UU Pemilu memungkinkan penyelenggaran kampanye di kampus tetapi rule of the game-nya harus dibicarakan. SOP itu rule of the game untuk memastikan agar orang yang kita manfaatkan untuk memfasilitasi diskusi debat atau pembicaraan antara partai politik, caleg dengan mahasiswa dosen dan seterusnya di kampus itu memiliki nilai-nilai akuntabel,” ujarnya. 

Terkait sanksi, Arie berharap setiap kontestan politik memahami aturan main. Sehingga tidak asal masuk lingkungan kampus untuk berkampanye.****

Temukan artikel lainnya di Harianejogja.com