HARIANE - Presiden Joko Widodo menolak memberi komentar terkait hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimum untuk Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).
Menurut Jokowi, dirinya tidak berwenang memberi komentar karena hasil sidang putusan MK di luar wilayahnya.
"Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar," ujar Jokowi melalui unggan video Reels di akun Instagram, Senin 16 Oktober 2023 malam.
"Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK. Nanti bisa disalah mengerti saya ikut campur urusan Yudikatif," lanjutnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengakabulkan gugatan terkait batas usia capres-cawapres dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa), Almas Tsaqibbirru.
Hakim MK menyatakan permohonan pemohon untuk sebagian mengenai gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mensyaratkan usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun, dikabulkan.
Putusan MK memungkinkan seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, meskipun berusia di bawah 40 tahun.
Putusan MK itu berlaku untuk Pilpres 2024.
Mahkamah Konstitusi menggelar pembacaan putusan untuk gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia minimum seseorang bisa mencalonkan diri menjadi presiden maupun wakil presiden.
"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah," bunyi tuntutan Almas yang dibacakan hakim Anwar Usman di Gedung MK RI, Jakarta.
Majelis Hakim MK mempertimbangkan bahwa pejabat negara yang dipilih melalui pemilu memiliki legitimasi rakyat yang teruji dan terbukti, bahkan jika mereka berusia di bawah 40 tahun.
Keputusan ini juga memberikan peluang bagi generasi muda yang telah terpilih dalam pemilihan umum untuk mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres.
